TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Asbur Somadayo, menggagas aplikasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik untuk Akuntabilitas (SIBELAKU).

Aplikasi tersebut merupakan Plopernya dalam pendidikan kepemimpinan tingkat tiga.

Adapun aplikasi SIBELAKU, telah dibahas dalam kegiatan Diseminasi yang berlangsung di rumah adat Cangamatau, desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (28/8/2023).

Kepada Tribunternate.com, Asbur menjelaskan, aplikasi SIBELAKU merupakan instrumen penunjang kinerja Inspektorat Halmahera Selatan di era digital.

Instrumen ini akan diterapkan sebagai bagian dari implementasi pemerintah berbasis elektronik atau SPBE.

Selain itu, menurut Asbur, aplikasi tersebut juga menjadi sarana pengawasan Inspektorat atas setiap laporan pertanggungjawaban program kegiatan seluruh pemerintah desa, Puskesmas, sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tranparansi perencanaan hingga pelaksanaan program yang melekat di seluruh instansi lingkup Pemkab Halamhera Selatan.

Dengan begitu, publik akan bisa lebih mudah mengakses progres seluruh program lewat apilikasi tersebut.

“Terus di sisi lain, kami khususkan masyarakat membuat aduan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga fungsi kontrol Inspektorat itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Oknum Petugas BPN Halmahera Selatan Bantah Tak Peras Warga dalam Pembuatan Sertifikat

Asbur pun berharap kepada seluruh OPD dapat menghadirkan apilikasi yang serupa, agar diintegrasikan dengan apilikasi SIBELAKU.

Sebab, hal ini berkaitan dengan program Smart City yang dicanangkan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik.

“Ini di era digital, kita harus berinovasi dan tinggalkan kebiasaan lama. Karena ini menuju Halmahera Selatan satu data, jadi semua pelayanan harus berbasis digital,” tandasnya.

Lebih lanjut, Asbur mengatakan bahwa pemerintahan saat ini dituntut untu semakin transparan.

Ia lalu mengibaratkan pemerintahan seperti akurium, di mana semua sisi harus terlihat dan dapat terpantau.

“Karena itu, pemerintah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus berani untuk terbuka,” tutupnya. (*)