TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI- Bappeda Maluku Utara bersama semua SKPD lingkup Pemprov Maluku Utara, Rabu (15/11/2023) melakukan rapat verifikasi Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2024. Rapat tersebut, berlangsung di ruang pertemuan kantor Bappeda di Sofifi.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S Adam kepada tribunternate.com mengatakan, kenapa harus dilakukan verifikasi tersebut, kerena pihaknya ingin menyamakan persepsi.

"Ini juga sebagai tindaklanj kegiatan-kegiatan tahapan dan proses sebelumnya dan sesuai amanat Permendagri 86 setelah RKPD disusun, kemudian dilanjutkan dengan Renja," ucap dia, usai rapat tersebut.

Menurutnya, bahkan Renja yang akan disusun SKPD itu setidaknya harus mencerminkan sinergitas antara dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD. Bahkan, didalamnya nanti pihaknya akan melakukan kroscek evaluasi tahun 2022 kemarin terkait sejauh mana capaian kinerja.

"Juga kami akan dilakukan pemetaan masalah yang terjadi saat ini dan akan dijawab di tahun depan melalui kebijakan perencanaan, juga sekaligus mengkroscek realisasi anggaran program ditahun sebelumnya sebagai dasar penentuan tahun ini," ujarnya.

Baca juga: Audiensi Bersama Mahasiswa, Kapolda Maluku Utara Ajak Dorong Tiga Programnya

Lanjut alumni STPDN Jatinangor ini, bahkan juga akan pihaknya mencoba mengsinergikan isu-isu nasional, isu-isu strategis di daerah dan memprioritaskan 7 poin pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD.

"Bahkan dalam kegiatan ini juga secara bersama kami juga menyampaikan ke SKPD, bahwa ada agenda yang akan dilewati kedepan nanti," jelasnya.

"Seperti menyusun tiga dokumen besar yakni RPJPD yang berdurasi 20 tahun, kemudian menyusun RPD dan diwaktu yang bersamaan akan kembali mengkonfirmasi RKPD tahun 2024," 

"Pihaknya juga memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan masukan dari SKPD dalam mengevaluasi RPJMD dan RPJPD untuk Maluku Utara sejahtera," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan penyusunan dokumen teknokratik RPJPD untuk disampaikan ke publik. Karena dokumen tersebut menjadi referensi utama ketika pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berkompetisi di Pilkada 2024 ketika menyusun visi dan misi.

"Setidaknya dalam dokumen teknokratik ini sudah memberikan gambaran permasalahan seperti pencapaian kinerja, data-data kemajuan daerah yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir disampaikan dan sekaligus menjadi catatan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur," pungkasnya.(*)