TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Polemik seputar Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2025 Kota Ternate, Maluku Utara memasuki babak baru. 

Dalam rapat paripurna ke 16 DPRD Kota Ternate, Jumat (22/8/2025), fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang langsung dijawab oleh Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.

Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. IM menegaskan bahwa forum paripurna merupakan ruang resmi DPRD menyatakan sikap politik terhadap kebijakan fiskal daerah. 

"Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum yang berisi kritik, saran maupun masukan untuk memboboti RAPBD-P 2025, "ujar Rusdi.

Baca juga: Generasi Muda Maluku Utara Harus Siap Hadapi Dunia Kerja Global

Dalam rapat, 7 fraksi menyoroti sejumlah isu, mulai dari proyeksi PAD, belanja operasi khususnya belanja pegawai hingga efektivitas program pembangunan. 

Kritik DPRD dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan rinci RAPBD-P 2025 antara eksekutif dan legislatif, sebelum diputuskan menjadi produk hukum daerah.

Gerindra Pertanyakan Kenaikan Target PAD di Tengah Penurunan Belanja Pegawai

Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate menyoroti kebijakan dalam RAPBD-P 2025.

Kritik diarahkan pada keputusan menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tren capaian rendah, serta penurunan signifikan pada belanja pegawai.

Juru bicara Fraksi Gerindra Nurjaya H Ibrahim dalam pandangan umum fraksi menegaskan, APBD-P seharusnya menjadi instrumen penyesuaian realistis, bukan sekadar angka optimistis.

"Fraksi Gerindra meminta penjelasan apa dasar Pemkot menaikkan target PAD sebesar Rp 3,5 miliar, sementara capaian PAD dalam 3 tahun terakhir tidak pernah tembus target."

"Bahkan, realisasi PAD semester I 2025 baru menyentuh 35,77 persen atau Rp 50,5 miliar dari target Rp 141,3 miliar, "egas Nurjaya.

Selain PAD, pihaknya juga menyoroti lemahnya optimalisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah. 

Yang mana dari target Rp 13,7 miliar, baru terealisasi Rp 5,1 miliar hingga semester I 2025.

"Sektor ini sebenarnya bisa dimaksimalkan jika aset daerah dikelola dengan baik, "katanya.

Baca juga: Selain Unggah Video Syur, Bripda Imam juga Diduga Rudapksa Istri, Ini Penjelasannya

Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra mempersoalkan turunnya belanja pegawai hingga Rp 13,1 miliar, dari Rp569,06 miliar menjadi Rp 555,91 miliar.

"Belanja pegawai seharusnya mencerminkan kebutuhan riil sesuai jumlah pegawai, ditambah akres 2,5 persen.

"Pemkot perlu menjelaskan dasar penurunan ini, "tutur Nurjaya mengakhiri. (*)