TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI– Sidang paripurna DPRD Maluku Utara dengan agenda penyerahan dokumen Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 berlangsung dinamis.

Sidang paripurna pada Senin (25/8/2025) itu digelar di Gedung DPRD Maluku Utara, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

Anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Hanura, Iswanto ST, menyampaikan pandangan kritis langsung di hadapan Gubernur Malut Sherly Laos.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 59 Kurikulum Merdeka, Lengkap Penilaian Pengetahuan Bab 2

Ia menegaskan, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami surplus, namun secara keseluruhan pendapatan daerah masih tertekan akibat penurunan transfer pusat.

“Akibatnya, posisi APBD kita masih defisit. Di sisi belanja, kami mencermati adanya pergeseran yang cukup signifikan. Belanja modal naik hingga 38,64 persen, sementara belanja operasional turun 5,8 persen,” ujar Iswanto.

Ia menilai, lonjakan belanja modal khususnya pada pos jalan dan tanah yang naik 13,4 persen, berpotensi dipertanyakan publik.

Karena itu, ia meminta agar seluruh OPD pelaksana melakukan uji kelayakan sebelum mengeksekusi proyek-proyek tersebut.

“Dengan sisa waktu yang hanya empat bulan, Agustus sampai Desember, kami mengingatkan agar APBD-P ini tidak sekadar menjadi instrumen penyesuaian teknis. Harus ada jawaban nyata terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Kenaikan belanja modal ini besar, perlu treatment dan perencanaan yang matang,” tegasnya.

Menanggapi kritikan itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyebut bahwa penguatan OPD akan dilakukan melalui rapat-rapat mitra kerja bersama DPRD.

“Semua akan kita perkuat lewat koordinasi. DPRD tentu menjadi mitra strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir memberikan penjelasan teknis terkait kenaikan belanja modal.

Menurutnya, lonjakan tersebut bukan karena penambahan anggaran baru, melainkan hasil dari efisiensi APBD induk.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Tatamailau Agustus - September 2025, Lengkap Rute Tual - Ternate - Bitung

“Pada APBD murni kemarin, ada banyak pemangkasan, mulai dari FGD, kegiatan diskusi, hingga perjalanan dinas. Nah, di perubahan ini anggaran yang dipangkas itu dikembalikan dan ditempatkan pada belanja modal. Jadi belanja modal terlihat naik, sementara belanja operasional turun,” jelasnya.

Ia menegaskan, mekanisme ini adalah bagian dari konsekuensi efisiensi anggaran.

“Mudah-mudahan seluruh OPD yang sudah menginput programnya bisa melaksanakan dengan baik. Yang jelas, fokusnya tetap pada pembangunan prioritas,” tandas Samsuddin. (*)