Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa di Ternate: Janji Kawal 17 Tuntutan

Di sisi lain, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta reformasi internal Polri. 

Ia menyatakan bahwa institusinya siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah dan keputusan pembuat undang-undang terkait regulasi kepolisian.

“Kalau ada usulan revisi undang-undang Polri dan diputuskan oleh pembuat undang-undang, kami siap menjalankannya. Polri akan selalu menyesuaikan dengan regulasi baru yang ditetapkan,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menyinggung persoalan status tanah warga di Kelurahan Ubo-Ubo yang tumpang tindih dengan aset kepolisian. 

Menurutnya, isu tersebut sudah ia sampaikan langsung kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat koordinasi pertanahan di Ternate pada 22 Agustus lalu.

"Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah tanah yang dikuasai secara fisik oleh warga Ubo-Ubo, terutama yang memiliki aset di atasnya, akan diproses melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL-red),"

"Apakah nantinya diberikan langsung kepada Polda atau melalui mekanisme hibah, yang jelas HPL ini bisa menjadi dasar untuk memberikan hak guna bangunan bagi warga,"jelas Tauhid.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat diwarnai dengan dinamika orasi keras, namun situasi tetap terkendali. 

Baca juga: Harap Karyawan THM di Desa Buli Halmahera Timur Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Kepekaan sang gubernur dan jajaran Forkopimda yang bersedia hadir mendengar langsung tuntutan mahasiswa dinilai mampu meredam potensi kericuhan.

Dengan adanya respon terbuka dari para pejabat, mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. 

Mereka menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.(*)