APBD-P 2025 Maluku Utara Menurut Sarmin Adam: Momentum Penting

3. Belanja Tidak Terduga Rp 47 miliar

4. Belanja Transfer Rp 211 miliar

Dengan struktur ini, APBD 2025 menghasilkan surplus Rp 6,83 miliar yang kemudian disesuaikan dengan pembiayaan daerah.

Dalam APBD-P 2025, pemerintah tetap menekankan belanja wajib (mandatory spending) di antaranya:

1. Pendidikan Rp 954,7 miliar atau 27 persen

2. Infrastruktur Pelayanan Publik Rp 1,34 triliun atau 40,77 persen

3. Belanja Pegawai Rp 1,04 triliun atau 29,75 %

Selain itu, anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga disiapkan, mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Sarbin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Malut yang telah memberikan masukan selama pembahasan.

Ia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen fiskal yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya berharap perubahan APBD ini dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pencapaian pembangunan, "tegasnya.

Rancangan APBD-P 2025 yang telah disetujui bersama akan disampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

"Mari kita perkuat sinergi pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Maluku Utara yang maju, sejahtera dan berkeadilan, "tandasnya. (*)