APBD-P 2025 Maluku Utara Menurut Sarmin Adam: Momentum Penting

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam mengungkapkan bahwa pada Sabtu (6/9/2025) pekan kemarin digelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD-P 2025 di Kota Ternate.

Forum tersebut mempertemukan DPRD Maluku Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hadirnya TAPD sebagai bagian dari proses penyelarasan antara rencana pembangunan eksekutif dengan fungsi penganggaran legislatif.

Dalam pembahasan, berbagai masukan dan tanggapan mengemuka untuk memastikan kebijakan APBD-P 2025 tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan sekaligus menjawab aspirasi masyarakat.

Baca juga: Lagi dan Lagi, Polsek Ternate Selatan Gagalkan Penyelundupan Cap Tikus

Menurut Sarmin, APBD-P 2025 menjadi momentum penting untuk melakukan penyesuaian prioritas pembangunan, memperkuat belanja produktif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah demi pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.

"Sinergi DPRD dan TAPD adalah bukti komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat, "tegasnya, Selasa (9/9/2025) seraya berharap melalui semangat kolaborasi, hasil pembahasan dapat memperkuat arah pembangunan daerah menuju lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.

Rancangan APBD-P 2025 Pemprov Maluku Utara Disahkan, 3 Sektor Ini Jadi Fokus

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan pendapat akhirnya atas Ranperda APBD-P 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Maluku Utara, Senin (8/9/2025).

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa APBD-P 2025 merupakan penyesuaian penting untuk merespons dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus berkembang.

"APBD-P dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran, penyesuaian pendapatan, serta pembiayaan prioritas pembangunan, "katanya.

APBD-P 2025 disepakati dengan total pendapatan daerah sebesar Rp3,505 triliun, naik Rp 60,7 miliar dari APBD induk 2025.

Dari jumlah itu, PAD melonjak signifikan menjadi Rp 1,167 triliun, sementara pendapatan transfer turun menjadi Rp 2,338 triliun.

Dari sisi belanja, alokasi meningkat menjadi Rp 3,499 triliun, terdiri atas:

1. Belanja Operasi Rp 2,636 triliun

2. Belanja Modal Rp 604,4 miliar