Dana Bosp dan Bosda Malut 2026 Tidak Lagi untuk Gaji Guru, Sherly Laos: Berorientasi Pada Siswa

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Penggunaan dana Bosp dan Bosda kini tidak lagi diperuntukkan untuk gaji guru ASN maupun PPPK di Maluku Utara, melainkan berorientasi pada siswa.

Hal ini dikatakan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos saat meluncurkan program Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Bosp) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) secara serentak di 400 SMA, SMK, dan SLB.

Program ini diluncurkan Sherly Laos dipusatkan di SMAN 1 Kota Ternate dan SMAN 10 Kota Ternate, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Siswa Malut Kini Bisa Awasi Dana Bosp dan Bosda Rp 170 Miliar, Sherly Laos: Semua Transparan!

Mengenai penggunaannya, Sherly Laos menjelaskan, dana Bosp tahun 2026 akan berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi siswa. 

Sherly Laos mendorong agar penyusunan program dilakukan secara bottom up bukan hanya dari kepala sekolah atau guru, tetapi juga melibatkan siswa.

“Dana Bosp adalah hak siswa. Karena itu, program-programnya harus berpihak kepada mereka."

"Mulai dari kegiatan OSIS, esktrakulikuler, lomba, hingga pelatihan keterampilan, semua harus mendukung pengembangan kapasitas dan kreativitas siswa,” jelasnya.

Sherly Laos juga menegaskan bahwa Bosp dan Bosda kini tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru ASN dan PPPK, karena beban tersebut sudah ditanggung langsung oleh pemerintah provinsi.

Kata Sherly Laos, peluncuran program ini merupakan komitmen pemerintah provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan siswa.

Total dana Rp 170 miliar yang terdiri dari dana Bosp reguler, Bosp kinerja hingga Bosda ini harus dikelola dengan baik dan terbuka.

“Hari ini kita meluncurkan transparansi penggunaan dana Bosp dan Bosda di seluruh sekolah menengah di Maluku Utara. Total dana Bosp reguler mencapai Rp131 miliar," 

"Bosp kinerja Rp4 miliar, dan Bosda sekitar Rp38 miliar. Jadi keseluruhannya hampir Rp170 miliar yang harus dikelola secara baik dan terbuka,” ujar Sherly Sherly Laos.

Sekolah Wajib Pajang Informasi Penggunaan Dana

Sherly Laos juga menegaskan, mulai tahun depan seluruh sekolah wajib memajang informasi penggunaan dana Bosp dan Bosda secara terbuka di lingkungan sekolah, agar siswa, guru, dan masyarakat bisa mengetahui pengelolaannya.

“Semua realisasi dan sisa anggaran harus ditransparansikan. Siswa juga berhak tahu berapa besar dana yang dikelola sekolahnya,” tegas Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu.

Untuk memastikan dana pendidikan benar-benar tepat sasaran, Sherly Laos berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bosp dan Bosda, yang anggotanya berasal dari siswa.

“Saya akan bentuk Satgas yang berisi siswa-siswa. Mereka akan ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah masing-masing. Jika ada bukti penyalahgunaan, itu akan menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.

Langkah ini, kata Sherly, diharapkan menumbuhkan budaya antikorupsi dan tanggung jawab sejak dini di kalangan pelajar.

Sherly Laos Apresiasi Perkembangan SMAN 10 Kota Ternate

Saat meninjau pembangunan di SMAN 10 Ternate, Sherly Laos mengaku puas dengan progres yang berjalan.

Ia menyebutkan, proyek pembangunan empat ruang belajar baru dengan anggaran sekitar Rp2 miliar dari APBD tahun ini telah berjalan lancar.

“Saya lihat SMAN 10 sudah berkembang dengan baik. Anak-anaknya juga sangat cerdas dan penuh semangat. Tugas kita adalah terus memperbarui fasilitas dan memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkreasi,” ungkap Sherly.

Melalui program transparansi ini, Sherly Laos menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan Maluku Utara.

“Pendidikan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada siswa adalah kunci membangun generasi Maluku Utara yang mandiri dan bermartabat,” pungkasnya.

Sherly Laos All Out Tangani Tuntutan Warga Jambula

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, berkomitmen menuntaskan berbagai tuntutan masyarakat Kelurahan Jambula, Kota Ternate, terkait perbaikan fasilitas publik, infrastruktur jalan, hingga bantuan bagi nelayan yang terdampak.

Tuntutan masyarakat Kelurahan Jambula sebelumnya mencakup pembangunan drainase, perbaikan akses jalan, serta fasilitas perlindungan kapal nelayan yang rusak akibat cuaca ekstrem.

Menanggapi hal tersebut, Sherly Laos menyatakan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan realisasi pembangunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BWS Malut dan Kementerian PUPR. Sebenarnya sudah dianggarkan untuk pembangunan sepanjang 400 meter, namun sekitar 200 meter di antaranya masuk area pelabuhan."

"Jadi yang dipastikan dibangun adalah sekitar 300 meter, dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar,” ujar Sherly kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

Meski sudah masuk dalam perencanaan, ia mengaku anggaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR, dan akan terus dikawal agar dapat direalisasikan pada tahun 2026.

“Ini sangat darurat dan mendesak. Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak kementerian agar pembangunan bisa dilaksanakan tahun depan,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Sherly Laos juga memastikan Pemprov Malut akan mengganti 10 unit kapal nelayan yang rusak akibat gelombang tinggi.

“Enam kapal nelayan yang rusak akan kami ganti dengan kapal baru berkapasitas 1,5 GT, lengkap dengan mesin 15 PK. Sementara Pemkot Ternate juga akan membantu sekitar 20 unit kapal tambahan yang dianggarkan tahun 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Malut melalui Dinas Perkim juga akan membantu pembangunan rumah dan fasilitas sanitasi bagi warga pesisir Jambula, yang rencananya akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2026. Sedangkan drainase dan jalan produksi akan menjadi bagian dari dukungan Pemkot Ternate.

“Kita bekerja bersama, antara pemerintah provinsi dan kota. Semua sudah dibagi peran agar penyelesaian lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Sherly.

Ia juga mengapresiasi aparat dan masyarakat Jambula yang telah menjaga situasi tetap kondusif selama aksi penyampaian aspirasi berlangsung.

“Saya berterima kasih kepada Pak Teddy Poldri yang telah memastikan situasi tetap aman, juga kepada para nelayan Jambula yang berkomunikasi dengan baik."

"Solusinya sudah ada, jadi saya harap jalan yang sempat ditutup kini bisa kembali dibuka untuk masyarakat,” tandasnya.

Dengan langkah cepat tersebut, akses jalan di Jambula kini kembali normal, dan pemerintah berkomitmen melanjutkan semua tindak lanjut pembangunan yang sudah disepakati bersama. (*)