DPRD Maluku Utara Soroti RAPBD 2026: Tegaskan Keberpihakan ke Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 diwarnai beragam pandangan dari seluruh fraksi DPRD.
• Semua fraksi menyoroti perlunya efisiensi belanja, peningkatan pendapatan daerah, dan keberpihakan terhadap pelayanan dasar masyarakat di tengah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp700 miliar lebih.
• Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 diwarnai beragam pandangan dari seluruh fraksi DPRD.

Rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 itu turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Sarbin Sehe.

Hampir semua fraksi menyoroti perlunya efisiensi belanja, peningkatan pendapatan daerah, dan keberpihakan terhadap pelayanan dasar masyarakat di tengah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp700 miliar lebih.

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi pada Selasa (21/10/2025) di Sofifi, sejumlah juru bicara fraksi menilai RAPBD 2026 harus disusun dengan pendekatan yang realistis dan berbasis pada hasil.

Baca juga: 357 PPPK Tahap ll Pemkab Halmahera Timur Terima SK

Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicara Cornelia Macpal, meminta Pemprov Maluku Utara melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara hati-hati menyusul berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

“RAPBD 2026 perlu disusun dengan prinsip efisiensi dan transparansi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Cornelia dalam pandangan umumnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, agar tidak hanya bergantung pada dana pusat.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar pemerintah daerah menjaga komitmen terhadap program pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar publik.

“Pemangkasan anggaran pusat tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,” tegas Merlisa Marsaoly, juru bicara Fraksi PDIP.

Selain itu, fraksi PDIP juga meminta agar Pemprov mempercepat realisasi program pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengawal tata kelola tambang yang lebih berkeadilan.

Sedangkan, Fraksi Partai NasDem menilai bahwa RAPBD 2026 harus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah tertinggal dan kepulauan.

“Prioritas pembangunan harus berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan hanya terserap di belanja rutin,” ujar Pardin Isa, Juru Bicara Fraksi NasDem.

Fraksi NasDem juga meminta Pemprov Malut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan meskipun terjadi pemotongan anggaran.