Demokrasi di Tengah Catatan Kebijaksanaan

Oleh : Indra Abidin, S.Pd.,M.Pd.

(Akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara)

Mulailah dengan kritik terhadap apapun, yang berujung pada rakyat. Selain berarti memperbaiki kebijakan, hingga memperkuat seperti kebanyakan pejabat publik dalam penjelasannya. Lalu memahami bahwa berkaitan dengan urusan publik sebagai suatu langkah kemajuan. Dalam UUD 1945, disebut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga kualitas kehidupan meningkat, kinerja pejabat publik dalam urusannya terhadap rakyat benar-benar  berujung pada proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam bentuk tindakan bisa dibilang sedang proses menganalisis atau evaluasi pelaksanaanya. Disitulah  kebijakan yang dilahirkan menyentuh soal-soal fundamental, seperti ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan.

Dengan begitu, demokrasi telah berdiri di atas rasionalitas. Ujung bahasan ini, tiap etape kepemimpinan dan demokrasi tetap terarah pada cita-cita bangsa. Cita-cita tentang kemakmuran yang merata. Oleh karena itu, demokrasi tak menghilangkan kritik.

Skenario Mengimbangi

Di sinilah proses mengawasi dan mengimbangi (check and balance) terlihat jelas. Ucapan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Belum lama ini, saat mendengar laporan kerja-kerja lembaga negara. Seterusnya, mengetahui bahwa bahasan tentang  ‘kabur aja dulu’, ‘One Piece’ hingga ‘Indonesia gelap’ menjadi urusan kita semua.

 Media pemberitaan menulisnya, dan kita mengerti ini penting karena dampaknya kita juga. “Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan,” ucap Puan. Tapi langkah ini, hanya berjalan bila kesadaran dan rasionalitas sejajar dengan kebijaksanaan yang dimiliki.

Perlulah kesamaan pandangan, kebijaksanaan disini menegaskan pentingnya demokrasi, yang berisikan kritik. Secara bahasa dimaknai orang menggunakan akal budinya. Artinya budaya menggunakan pemikiran publik jauh lebih penting. Sejalan dengan spirit demokrasi, yanki: dari, oleh dan untuk rakyat atau “kekuasaan rakyat”.

Pemikiran publik adalah bagaimana mengurai sejumlah masalah. Bahasanya secara mendalam. Sedalam ulasan M. Yeti Andrias dalam buku Keadilan Elektoral Di MK, Refleksi Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024 bahwa demokrasi berujung pada ketentuan dan masalah-masalah pokok mengenai kehidupan rakyat.

Di tengah jalan demokrasi ini, kesadaran secara kolektif menyebar menyebar merata, perkembangan zaman dan arus informasi menghasilkan kontrol sosial yang maksimal. Pelaksanaan kini berisikan masukan, keikutsertaan rakyat di semua saluran komunikasi publik.

Menjamin Kebijaksanaan

Perkembangan dan demokrasi kini, melahirkan aturan yang mengatur jalannya suara rakyat, kritik beserta masukan di atas rasa bijaksana. Bicarakan lagi tentang kebijaksanaan negara terhadap warganya. Demokrasi dipilih sebagai pijakan kemajuan mengerti bahwa demokrasi dan kritik adalah satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan.

Dalam prosesnya mendatang, yang perlu dipastikan adalah kritik adalah langkah mengawali tiap kebijakan. Garis besar dari pelaksanaannya berdiri di atas rasionalitas. Seumpama disamakan dengan jamur di musim hujan.

Demokrasi tumbuh dengan subur atau sedang menjaga kredibilitas demokrasi. Pertumbuhan di sektor ekonomi, sosial, budaya teratur. Teratur karena diatur oleh pemikiran kritis dan bijaksana dalam menanggapi. Di era teknologi informasi, tagline yang berseliweran menjadi keharusan karena kebutuhan semua mengerti juga tak keluar dari rasa senasib, sepenanggungan. 

Meskipun kritik kerap berhadapan dengan tekanan, intimidasi dan ancaman, padahal menyampaikan kritis akan menghasilkan roda pemerintahan berjalan dengan etik. Namun, rakyat butuh akan rasa aman, damai dan selaras dengan perkembangan demokrasi yang dikehendaki secara bersama-sama.