Pemprov Maluku Utara Masuk 3 Besar Nasional Penilaian MCSP

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara berada di posisi 3 dahal hal capaian Monitoring Center for Strategic Performance (MCSP)
2. Anggapan yang menyebut capaian MCSP Malut rendah adalah hoaks dan tendensius
3. Kadri Laetje: hasil ini merupakan buah dari kerja kolaboratif seluruh OPD dan pengawasan gubernur dan wakil gubernur

TRIBUNTETNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara kembali mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional.

Sebab Pemprov Maluku Utara di posisi 3 secara nasional atas capaian Monitoring Controling Survailance Proventient (MCSP).

Dengan progres penilaian yang telah mencapai 70 persen per akhir Oktober 2025.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Utara Kadri Laetje mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolaboratif seluruh OPD dan pengawasan langsung dari Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir.

Baca juga: Polsek Bacan Timur Halmahera Selatan Gagalkan Peredaran 200 Kantong Cap Tikus

"Saya diberi kepercayaan oleh Ibu Gubernur, Pak Wagub dan Pak Sekprov untuk berkolaborasi dengan Inspektorat dan seluruh OPD, terutama dalam delapan area pencegahan korupsi."

"Hasilnya, per akhir Oktober progres MCSP kita sudah mencapai 70 persen dan menempati posisi ketiga nasional, "ujar Kadri kepada TribunTernate.com, Senin (3/11/2025).

Kadri menegaskan bahwa anggapan yang menyebut capaian MCSP Malut rendah adalah hoaks dan tendensius.

Ia menilai, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bahkan mengawal langsung progres tiap jam dan hari, memastikan seluruh eviden dan dokumen implementasi terpenuhi.

"Tiga unsur utama serta 636 eviden sudah kita penuhi baik dari sisi dokumen maupun implementasi."

"Semuanya bergerak secara inline dan terintegrasi melalui sistem online, "jelasnya.

Ia menambahkan, keterlambatan pada tahap awal disebabkan oleh penyesuaian OPD terhadap sistem meritokrasi ASN, yang merupakan bagian dari konsepsi MCSP.

Namun kini, seluruh perangkat daerah telah bekerja lebih sistematis dan berorientasi hasil.

"Ibu Gubernur memantau langsung agenda MCSP, baik dari sisi skor maupun implementasinya."

"Kami optimistis, pada akhir November nanti Maluku Utara akan masuk zona hijau atau green zone, "tegas Kadri.

Lebih lanjut, Kadri menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pencapaian tersebut, khususnya dalam ketepatan waktu penetapan Ranperda APBD 2026.

"Ketepatan ketuk palu APBD paling lambat 30 November 2025 sangat berpengaruh pada skor MCSP di akhir sistem. Jadi, kami berharap DPRD dapat berkolaborasi penuh, "ujarnya.

Baca juga: 2 Tersangka Tambang Emas Ilegal di Obi Belum Ditahan, Kapolres Halmahera Selatan Bilang Begini

Menurutnya, saat ini Provinsi Maluku Utara menempati posisi ketiga tertinggi nasional setelah Lampung dan Bali.

Target berikutnya adalah mencapai 85 persen di akhir November 2025 untuk menembus klaster puncak zona hijau.

"Semua OPD kini fokus pada implementasi MCSP. Dan ini bisa tercapai berkat kepemimpinan serta pengawalan intens dari Ibu Gubernur, Bapak Wagub, dan Pak Sekda, "tandasnya. (*)