Dana Transfer Dipangkas Rp 514 Miliar, Bassam Kasuba Paparkan Strategi Fiskal Halmahera Selatan 2026

Ringkasan Berita:

• Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utata, Bassam Kasuba, memaparkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/11/2025) malam.
• Kebijakan pendapatan tahun depan menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini, cukup memengaruhi struktur fiskal daerah. 
• Total pemangkasan dana TKD pada 2026 sebesar Rp514 miliar lebih.

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utata, Bassam Kasuba, memaparkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/11/2025) malam.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan kebijakan pendapatan tahun depan menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini, cukup memengaruhi struktur fiskal daerah. 

“Dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2025. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk menyusun anggaran secara lebih cermat dan strategis,” ujarnya.

Baca juga: Hari Ini Telur Ayam di Taliabu Alami Kenaikan Harga, Sentuh Rp 65 Ribu per Rak

Bassam mengungkapkan bahwa total pemangkasan dana TKD pada 2026 sebesar Rp514 miliar lebih.

Pemangkasan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi melalui penguatan pendapatan lokal. 

“Dengan menurunnya dana transfer, pemerintah daerah harus berinovasi untuk menggalih sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Optimalisasi PAD menjadi langkah penting yang akan kita dorong bersama,” jelasnya.

Adapun endapatan daerah Halmahera Selatan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun lebih atau turun Rp399 miliar dari target tahun 2025.

Dari jumlah tersebut, PAD ditetapkan mencapai Rp267 miliar lebih atau meningkat Rp52 miliar dari target sebelumnya.

Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun, turun Rp461 miliar. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah naik menjadi Rp19 miliar lebih.

Bassam menegaskan bahwa penurunan pendapatan tak mengurangi fokus pemerintah pada pelayanan dasar.

“Pendapatan turun tidak berarti pelayanan ikut melemah. Kita tetap menjaga stabilitas fiskal dan mengutamakan belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengaku kebijakan belanja daerah juga menyesuaikan dengan penurunan alokasi keuangan dari pusat. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam penyusunan belanja. 

“Kita diminta untuk menyusun anggaran secara lebih tajam, memangkas belanja-belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas berlebihan dan pemeliharaan yang masih bisa ditunda. Fokus kita adalah efisiensi dan efektivitas anggaran,” ungkap Bassam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan total belanja daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun, turun Rp300 miliar dari total belanja 2025. Meski demikian, Bassam memastikan bahwa belanja untuk pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. 

“Meskipun fiskal kita menurun, pemerintah daerah tetap memastikan belanja pegawai dan operasional dasar pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ucapnya.

Bassam juga menyatakan akan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas yang menyentuh masyarakat. 

“Kami terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga pusat untuk memperkuat program-program seperti koperasi desa, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tutur  dia.

Bassam mendorong agar pemerintah daerah tetap menjaga komitmen terhadap target pembangunan dalam RPJMD 2025-20230.

Baca juga: Pertama Kali Sediakan Cadangan Pangan Daerah, Dinas Ketpang Tidore Gelar Rakor CPPD

Pasalnya, ada prioritas meliputi transformasi ekonomi agromaritim, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur kepulauan, pembangunan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 

Pada tahun 2026 juga, Bassam menyebut Halmahera Selatan menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun hal itu bisa ditangani melalui strategi pembiayaan daerah. 

“Tahun 2026 kita menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun demikian, melalui pengelolaan pembiayaan yang tepat, termasuk pemanfaatan SILPA, defisit ini dapat kita tutupi,” pungkasnya. (*)