Belum Terima Laporan, Wagub Malut Sarbin Sehe: Perselingkuhan ASN Diproses Tanpa Kompromi

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima laporan dugaan perselingkuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
• Ketika kembali ditegaskan mengenai sanksi bila dugaan tersebut terbukti, Sarbin menyatakan akan diproses tanpa kompromi.
• Orang nomor dua di Pemprov Malut itu juga berharap seluruh OPD saling mendukung dan membangun komunikasi yang baik.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima laporan dugaan perselingkuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Laporan resmi belum ada. Saya hanya membaca di media sosial, melihat informasi dan cerita-cerita yang beredar. Karena itu, langkah yang kami ambil adalah mengimbau seluruh ASN agar menjaga relasi dengan baik dan tidak merusak hubungan orang lain,” ujar Sarbin, Rabu (19/11/2025).

Ketika kembali ditegaskan mengenai sanksi bila dugaan tersebut terbukti, Sarbin menyatakan akan diproses tanpa kompromi.

Baca juga: Wadansat Brimob Malut: Briptu Arief Tetap Diproses dalam Kasus Nikah Siri Tanpa Izin

“Iya, kalau ada laporan resmi tentu akan ditindaklanjuti secara detail dan tegas,” tegasnya.

Orang nomor dua di Pemprov Malut itu juga berharap seluruh OPD saling mendukung dan membangun komunikasi yang baik.

“Saya berharap antar-OPD saling membantu, saling menguatkan, dan saling berbagi informasi. Kalau ada komunikasi, harus direspons dengan baik,” ucap Sarbin.

Sarbin Sehe Tegaskan Integritas dan Etika ASN

Sebelumnya, Sarbin Sehe menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur di Sofifi, Senin (17/11/2025). 

Di hadapan ratusan ASN, Sarbin Sehe menyoroti maraknya keluhan terkait dugaan hubungan tidak sehat di lingkungan birokrasi.

“Saya ulangi lagi, dan sudah beberapa kali saya sampaikan di tempat yang sama: ASN perempuan yang belum menikah jangan berebut suami orang,” tegas Sarbin.

Ia menambahkan, kebahagiaan pribadi tidak boleh mengorbankan rumah tangga orang lain. Menurutnya, sejumlah laporan yang masuk dalam dua minggu terakhir menunjukkan masih adanya perilaku yang mencederai kehormatan ASN.

“Keluhan itu sudah enam yang masuk, baik lewat WhatsApp maupun disampaikan langsung. Kalau lebih dari dua, tentu harus saya sampaikan secara terbuka seperti ini,” ujarnya.

Sarbin meminta seluruh ASN baik laki-laki maupun perempuan menjaga martabat sebagai aparatur pemerintah.

Ia mengingatkan agar perempuan tidak mudah terbujuk oleh laki-laki beristri, sementara laki-laki diminta bertanggung jawab atas keluarganya.

“Jaga kehormatan ASN. Perempuan-perempuan yang belum menikah, jangan mau dibohongi mereka yang sudah punya istri. Urus istri saja kadang tidak mampu, jangan ikut masuk dalam kehidupan seperti itu."

“Bahagialah tanpa merebut kebahagiaan orang lain. Bahagia tanpa membuat perempuan lain menangis," kata Sarbin Sehe.

Ia juga menyinggung perilaku ASN laki-laki yang menurutnya mudah tergoda karena jabatan.

Sarbin memberi nasihat agar mereka kembali memperbaiki hubungan keluarga dan tidak terpengaruh oleh godaan di media sosial.

“Laki-laki, kalau sudah punya istri jangan mudah goyah. Jangan kasih uang Rp100 ribu atau Rp200 ribu hanya karena ada jabatan. Kalau sudah tidak punya jabatan, bisa ‘baulaco’ (kelaparan). Ingat, jabatan itu tidak melekat selamanya,” tandasnya.

Sarbin pun menyinggung pola kerja ASN yang kerap membawa pekerjaan keluar kantor atas alasan lembur.

Ia menekankan, kantor dibangun untuk bekerja, bukan menjadi alasan menghabiskan waktu di luar jam tugas dengan kegiatan yang tidak perlu.

Baca juga: Galeri 24, Antam, UBS Kompak Turun! Ini Harga dan Buyback Emas Pegadaian, Rabu 19 November 2025

“Kantor ini dibangun untuk kerja bersama. Saya tidak paham kenapa pekerjaan kantor harus dibawa keluar. Kalau terus begitu, lama-lama ‘baku lembur’. Manusia itu bisa berubah, pagi lain, sore lain,” katanya.

Menutup arahannya, ia mengingatkan kembali bahwa birokrasi adalah pilar utama jalannya pemerintahan. Karena itu, ASN wajib menjaga profesionalisme demi pelayanan kepada masyarakat.

“Besok-besok bisa saja diberhentikan dari OPD. Tidak ada jabatan yang abadi, termasuk wakil gubernur. Pemilik negeri ini adalah birokrasi dan ASN. Ketaatan itu kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu,” ujarnya. (*)