Pemprov Malut
Marwan Polisiri: Penetapan UMP Malut 2026 Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara Tahun 2026 masih menunggu regulasi pusat.
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
Ringkasan Berita:
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara Tahun 2026 masih menunggu regulasi pusat.
- Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisir saat dikonfirmasi Tirbunternate.com pada Senin (17/11/2025).
- Marwan mengatakan, saat ini penetapan UMP 2025 masih dalam tahap pembahasan atau pra-UMP.
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara Tahun 2026 masih menunggu regulasi pusat.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisir saat dikonfirmasi Tirbunternate.com pada Senin (17/11/2025).
Marwan mengatakan, saat ini penetapan UMP 2025 masih dalam tahap pembahasan atau pra-UMP.
Baca juga: 5 Prioritas Pembangunan Kesehatan di Halmahera Selatan
Selain itu, Marwan mengungkapkan pihaknya masih menunggu regulasi, yang menjadi dasar Dewan Pengupahan Daerah untuk menetapkan UMP Maluku Utara Tahun 2026.
"Untuk rancangan naik berapa persen saya belum bisa komentari," jelasnya.
Namun Marwan menegaskan bahwa hasil pembahasan UMP Maluku Utara Tahun 2026 akan diumumkan pada November 2025.
Diketahui, pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.408.000.
Yang mana, total tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp 3,2 Juta.
Perhitungan UMP 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025.
Berikut besaran UMP Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir
Tahun 2021
Pada tahun 2021 UMP Maluku Utara Rp Rp 2.721. 530.
Nominal tersebut tidak mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, karena menyusuaikan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan pada masa pandemi covid-19
Tahun 2022
Pada tahun 2022 UMP Maluku Utara naik 5,17 persen atau naik sebesar Rp 140.701 dibanding 2021 dan menjadi Rp2,862,231 dari jumlah sebelumnya Rp 2.721. 530.
| Jelang Akhir Tahun, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe Tekankan Percepatan Realisasi Anggaran |
|
|---|
| Etika Birokrasi Pemprov Malut Jadi Sorotan, Sarbin Sehe: ASN Jaga Kehormatan dan Fokus Kinerja |
|
|---|
| Soroti Pola Kerja OPD, Wagub Malut Sarbin Sehe: Proyek 100 Persen Selesai, Pembayaran Masih Rendah |
|
|---|
| Plt Kadis Kesehatan Malut Klaim Dukungan Tambang Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Halmahera |
|
|---|
| Tahun Depan, Pemprov Malut Prioritaskan Pembangunan Ruas Payahe–Dahepodo–Saketa–Gane |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/ump-2026-malut-marwan.jpg)