Alokasi Belanja Operasi APBD Induk 2026 Halmahera Selatan Lebih Besar dari Belanja Modal

Ringkasan Berita:1. Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara mengkritisi rancangan APBD Induk 2026
2. Pasalnya dari total pendapatan Rp 1,710 triliun lebih, alokasi untuk belanja operasi mencapai Rp 1,17 triliun lebih
3. Safiun: Nilai alokasi belanja operasi lebih besar dari belanja modal adalah wajar

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara mengkritisi rancangan APBD Induk 2026.

Pasalnya dari total pendapatan Rp 1,710 triliun lebih, alokasi untuk belanja operasi mencapai Rp 1,17 triliun lebih.

Akan tetapi sementara belanja modal,  hanya dialokasikan Rp 180 miliar lebih.

Fraksi Golkar pun menilai APBD Halsel 2026 berpotensi gemuk di urusan administrasi tetapi kurus untuk pembangunan.

Baca juga: Wabup Taliabu La Ode Yasir Hadiri Rakornas Kepegawaian di Jakarta, Bahas Reformasi Birokrasi

"Rakyat tidak akan merasakan jika pola ini terus dibiarkan, "ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Induk 2026 di gedung DPRD, Rabu (19/11/2025).

Meski begitu, Rustam menyatakan Fraksi Golkar menerima Ranperda APBD Induk 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

Akan tetapi dengan catatan perbaikan menyeluruh terhadap struktur anggaran dan arah kebijakan pembangunan.

Menanggapi kritik tersebut, Sekkab Halmahera Selatan Safiun Radjulan menjelaskan, nilai alokasi belanja operasi lebih besar dari belanja modal adalah wajar.

Karena di dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai sebanyak Rp700 miliar lebih, dan sisanya adalah belanja hibah serta belanja barang dan jasa (Barjas).

"3 komponen ini yang masuk kategori belanja operasi. Kenapa dia besar, karena belanja pegawai kita itu Rp700 miliar lebih."

"Sehingga diakumulasi itu Rp1 trilun lebih, "jelasnya usai rapat bersama Badan Anggaran DPRD, Kamis (20/11/2025).

Safiun mengatakan di dalam belanja operasi, juga terdapat program pembangunan yang melekat di belanja hibah. 

Sebab, belanja hibah juga dapat digunakan untuk pembangunan rumah ibadah dan program-program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Bahkan untuk (anggaran) perjalanan dinas dan ATK, itu kita lakukan pemangkasan 50 persen dari tahun berjalan. Jadi yang paling besar hanya belanja pegawai, "tegasnya.

Baca juga: Menghadirkan Kepala Balai KHTL Wilayah VI Manado, Pemkab Taliabu Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Sementara untuk belanja modal yang hanya dialokasikan Rp180 miliar, Safiun menegaskan pihaknya berupaya memaksimalkan.

Karena di dalam belanja modal, banyak program-program pembanganan bersifat prioritas sebagaimana visi-mis kepala daerah.

"Kami juga harus memenuhi mandatoris spanding dan SPM. Kemudian program prioriras agromaritim sebagaimana visi-misi Pak Bupati dan Pak Wakil, "tandas Safiun. (*)