BBT Diduga Caplok Ratusan Hektare Kebun Warga Desa Wayatim Halmahera Selatan

Kepala Desa (Kades) Wayatim Adam Hataya, mengaku BBT yang masuk ke desanya merupakan program Presiden Prabowo yang ditindaklanjuti oleh pemerintah di setiap provinsi hingga kabupaten.

Namun pelaksanaannya, tidak ada koordinasi ke pemerintah desa. Ia pun kaget ketika ada pemasangan patok di lahan kebun warga oleh BBT.

"Yang masalahnya, pemerintah daerah tidak pernah komunikasi ke tingkat desa atau Kepala Desa. Jadi kami tahu saat pihak BBT dan pemerintah datang memasang patok," katanya.
 
Diketahui, BBT telah mencatat aset seluas 33.115,6 hektare yang tersebar di 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2024.

Pada 2025, BBT memperluas HPL di 21 provinsi, termasuk Maluku Utara. Di Halmahera Selatan, BBT mencatat lahan seluas 3.890,2 hektare.

Pihak BBT menjelaskan bahwa HPL di Halmahera Selatan berkaitan dengan pengembangan agromaritim dan kelapa dalam yang diprogramkan oleh Bupati Bassam Kasuba.

Baca juga: Kapolda Malut Kerahkan Brimob Tindaklanjuti Arahan Presiden Soal Jembatan Putus

Sebaran HPL meliputi beberapa kecamatan, termasuk Bacan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga, dengan total 8.735 hektare.

Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin mengaku tak tahu ihwal pencaplokan kebun warga Desa Wayatim oleh BBT.

"Saya belum tahu, nanti kita cari tahu masalahnya seperti apa, "katanyanya saat ditemui disela-sela kerjanya baru-baru ini. (*)