Bupati Halteng Ikram Sangadji Soroti Validitas Data Pemprov Malut, Sherly Laos Akui Perlu Pembenahan

“Data ini bahkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi provinsi. Indikatornya memang belum lengkap, dan itu menjadi PR besar bagi kami di internal pemerintah provinsi,” ujar Sherly.

Ia menyatakan telah meminta Bappeda untuk segera mempercepat pembenahan basis data dengan mengintegrasikan sumber dari Bappenas, BPS, dan Kemendagri, agar kinerja seluruh kabupaten/kota dapat diprofilkan secara lebih akurat dan adil.

“Provinsi ini tidak punya masyarakat dan wilayah langsung. Tugas kami adalah mengoordinasikan 10 kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota kuat, transparan, dan datanya jelas, maka provinsi juga akan kuat,” tegasnya.

Baca juga: Pipa PDAM Putus Imbas Pekerjaan Jembatan, Warga Fangahu Taliabu Krisis Air Bersih Seharian

Ke depan, Sherly menegaskan bahwa forum evaluasi tidak hanya akan menampilkan realisasi APBD provinsi, tetapi juga kinerja dan realisasi program seluruh kabupaten/kota, sehingga evaluasi pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Ia juga mengapresiasi Halmahera Tengah yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial, termasuk Rp19 miliar untuk siswa dan Rp55 miliar untuk insentif sosial.

“Ini praktik baik yang perlu kita lihat bersama dan, jika memungkinkan, direplikasi di daerah lain,” pungkasnya. (*)