Bupati Halteng Ikram Sangadji Soroti Validitas Data Pemprov Malut, Sherly Laos Akui Perlu Pembenahan

Ringkasan Berita:

• Bupati Halteng, Ikram Sangaji, melontarkan kritik konstruktif terhadap paparan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,
• Sejumlah indikator strategis dalam laporan tersebut belum mencerminkan kondisi riil daerah dan berpotensi melemahkan posisi Maluku Utara di tingkat nasional.
• Ikram menilai, paparan data yang disampaikan terkesan “mengecilkan” kontribusi kabupaten, khususnya Halmahera Tengah, terhadap capaian provinsi.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram Malan Sangaji, melontarkan kritik konstruktif terhadap paparan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, sejumlah indikator strategis dalam laporan tersebut belum mencerminkan kondisi riil daerah dan berpotensi melemahkan posisi Maluku Utara di tingkat nasional.

Ikram menilai, paparan data yang disampaikan terkesan “mengecilkan” kontribusi kabupaten, khususnya Halmahera Tengah, terhadap capaian provinsi. Padahal, Halmahera Tengah merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi signifikan di Maluku Utara.

Baca juga: 26 Peserta Lulus Administrasi Seleksi JPT Pratama Pemkab Halmahera Selatan, Cek Namanya di Sini

“Kalau data seperti ini dibawa ke tingkat nasional, kelihatannya Maluku Utara kecil sekali. Padahal kontribusi kabupaten, terutama Halmahera Tengah, sangat besar,” ujar Ikram dalam forum evaluasi di Bella Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).

Ia juga menyoroti absennya indikator inflasi dalam paparan kinerja, padahal inflasi memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari inflasi. Tanpa data inflasi, kita tidak bisa menilai apakah penurunan kemiskinan itu benar-benar simetris dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ikram menilai, data kemiskinan juga perlu dibaca secara lebih hati-hati. Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan di Halteng bukan semata akibat bantuan sosial, melainkan hasil intervensi ekonomi yang lebih terstruktur.

Pemkab Halteng, kata dia, mengalokasikan Rp55 miliar per tahun untuk insentif sosial, termasuk bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, janda, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lansia.

“Bansos bukan indikator utama penurunan kemiskinan. Yang menentukan adalah pengendalian konsumsi dan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia bahkan mengkritik metodologi penghitungan kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menurutnya belum sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial-ekonomi daerah saat ini. Halteng sendiri, lanjut Ikram, ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah percontohan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN), yang menuntut verifikasi data kependudukan secara ketat.

“Data Dukcapil awalnya mencatat 109 ribu penduduk. Setelah diverifikasi, tinggal 65 ribu. Banyak yang KTP-nya masih tercatat, tapi orangnya sudah tidak tinggal di Halteng,” jelasnya.

Menurut Ikram, jika pembenahan data tidak dilakukan secara serius, maka kebijakan pembangunan dan penganggaran berpotensi salah sasaran dan justru menimbulkan pemborosan anggaran.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Halteng yang mencapai 58,48 persen belum sepenuhnya mencerminkan ekonomi yang inklusif.

“Pertumbuhan tinggi itu lebih banyak didorong industri pertambangan dan investasi, bukan ekonomi lokal. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ini bisa lebih merata dan dirasakan masyarakat,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengakui bahwa paparan data yang disajikan memang belum sepenuhnya ideal dan masih memerlukan perbaikan serius.