Seleksi 7 Jabatan Eselon II Pemkab Halmahera Selatan, Salma Samad: Hasil Harus Murni

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Salma Samad, berharap seleksi 7 jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan sesuai prosedur.

Ada pun 7 jabatan yang diseleksi adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMD, Kepala DP3AKB, Kepala BPBD, dana Kasatpol PP.

"Hasil dari seleksi itu harus murni, tidak ada tekanan dan tidak ada tekanan."

Baca juga: Sepanjang 2025, BNNP Maluku Utara Musnahkan Barang Bukti 10 Kasus Narkotika

"Kita berharap seperti itu, hasilnya harus murni. Karena kalau tidak, ngapain ada seleksi kalau ujung-ujungnya tidak sesuai hasil seleksi," kata Salma saat ditemui di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan usai menghadiri peringatan Hari Ibu ke-97, Senin (22/12/2025).

Panitia seleksi 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebelumnya mengumumkan sebanyak 26 peserta lulus tahapan adminstrasi.

26 peserta tersebut, beberapa disebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba.

Di antaranya adalah Dahrun Kasuba, M. Zaki Abdul Wahab, Mahmud Samiu, dan Muhammad Idham Pora.

Menurut Salma, para peserta yang punya hubungan keluarga dengan Bupati, tidak ada salahnya diluluskan dan dilantik sebagai pejabat eselon II jika memperolah nilai yang optimal dalam setiap tahapan seleksi tersebut.

"Pak Bassam itu penuh pertimbangan, dia pasti lihat profesionalisme (pejabat). Dia mau non job (pejabat) saja penuh pertimbangan, apalagi sudah ada hasil seleksi," pungkas Politisi PKS tersebut.

Bassam Kasuba sebelumnya membuka tahapan seleksi 7 jabatan eselon II di Aula Kantor Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Jumat (19/12/2025). Pembukaan ditandai dengan pengalungan id card kepada para peserta.

Di hadapan para peserta, Bassam menegaskan bahwa jabatan tinggi tidak diwariskan, namun harus dipertarungkan lewat kapasitas, integritas, dan rekam jejak. 

Pemerintah daerah, menurut dia, berkomitmen menjalankan seleksi secara transparan dan objektif.

Proses ini dirancang untuk menyaring pemimpin birokrasi yang tidak hanya cakap di atas kertas, tetapi juga mampu menjadi penggerak kebijakan serta pelayan publik yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
‎
"‎Yang dibutuhkan daerah ini adalah pemimpin yang bekerja, bukan sekadar menduduki kursi jabatan," ujar Bassam dengan nada tegas.
‎
‎Ketua DPD PKS Halmahera Selatan itu juga mengungkapkan, pejabat pimpinan tinggi harus memiliki kepemimpinan kuat.

Baca juga: Kuasa Hukum Syafril Taher Korban Pengeroyokan Nilai Polres Ternate Lambat Tangani Perkara Kliennya

Kemudian keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mendorong kinerja organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik semakin meningkat.
‎
‎Bassam pun mengingatkan bahwa jabatan bukanlah simbol kekuasaan atau prestise. Di baliknya, melekat amanah besar dan tanggungjawab moral kepada masyrakat. 

“Jabatan itu soal tanggungjawab, soal melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tandasnya. (*)