Protes Kepsek dari Luar Desa, Warga Halmahera Timur Palang SD Inpres Peteley

Ringkasan Berita:

• Warga Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, melakukan aksi protes dengan memalang pintu pagar SD Inpres Peteley, Senin (19/1/2026).
• Aksi tersebut dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan “Orang Peteley Juga Layak Jadi Kepala Sekolah”.
• Pemalangan ini dipicu oleh kebijakan rotasi jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada 12 Januari 2026, di mana kepala SD Inpres Peteley digantikan oleh pejabat baru yang bukan berasal dari Desa Peteley.

TRIBUNTERNATE.COM, MABA — Warga Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, melakukan aksi protes dengan memalang pintu pagar SD Inpres Peteley, Senin (19/1/2026).

Aksi tersebut dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan “Orang Peteley Juga Layak Jadi Kepala Sekolah” sebagai bentuk penolakan terhadap pergantian kepala sekolah yang dinilai tidak melibatkan putra daerah setempat.

Pemalangan ini dipicu oleh kebijakan rotasi jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada 12 Januari 2026, di mana kepala SD Inpres Peteley digantikan oleh pejabat baru yang bukan berasal dari Desa Peteley.

Baca juga: Segalanya Akhirnya Berjalan Sesuai Rencana Bagi 3 Zodiak Ini Setelah Senin 19 Januari 2026

Salah satu warga, Mumin Wahid, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa warga tidak mempermasalahkan kebijakan rotasi atau penyegaran jabatan yang dilakukan pemerintah daerah.

Namun menurutnya, di Desa Peteley terdapat sejumlah guru yang dinilai layak dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah, sehingga tidak perlu mendatangkan kepala sekolah dari luar desa.

“Yang paling memahami lingkungan, karakter anak-anak, dan komunikasi dengan orang tua siswa tentu guru-guru yang berasal dari desa sendiri. Tapi justru mereka tidak diberi kesempatan,” ujar Mumin.

Mumin menambahkan, regenerasi dan pengembangan karier ASN lokal menjadi salah satu harapan warga saat mendukung pasangan tersebut.

Baca juga: MK: Wartawan Tidak Bisa Langsung Dipidana, Sengketa Pers Ikuti UU Pers

Ia menilai penunjukan kepala sekolah dari luar desa bertentangan dengan aspirasi warga yang menginginkan pemerataan kesempatan bagi ASN lokal.

“Reshuffle jabatan bukan masalah bagi kami. Tapi kami ingin menegaskan bahwa anak-anak kampung juga layak diberi ruang untuk berkembang, termasuk menjadi kepala sekolah. Itu bagian dari harapan politik warga saat Pilkada lalu,” tegasnya.

Warga berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong pengembangan sumber daya manusia lokal. (*)