Minggu, 26 April 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

Pj Sekda Halmahera Selatan Desak OPD Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Capaian Baru 67 Persen

Pj Sekda Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat tindaklanjut rekomendasi

TribunTernate.com/NurhidayatHiGani
HASIL PEMERIKSAAN - Pj Sekda Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah. Ia meminta pimpinan OPD agar mempercepat tindaklanjut rekomendasi hasil audit BPK perwakilan Maluku Utara, Selasa (3/2/2026). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pj Sekda Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat tindaklanjut rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara

Permintaan ini menyusul adanya proses audit pendahuluan terhadap Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

“Kepada seluruh OPD agar menyiapkan seluruh dokumen pendukung saat diminta oleh BPK yang saat ini sedang menjalankan pemeriksaan awal,” ujar Abdillah dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: Ingatkan Cek Kesehatan Gratis Wajib Rutin, Menkes Budi Gunadi Apresiasi Capaian Maluku Utara

Selain itu, Abdillah juga meminta para pimpinan OPD tidak keluar daerah selama BPK melakukan audit pendahuluan LKPD 2025.

Ia juga menyatakan pihaknya mengupayakan agar Halmahera Selatan memiliki peningkatan presentasi tindaklanjut dari rekomendasi BPK yang saat ini masih berada di angka 67 persen.

“Dan kita baru mengalami kenaikan sekitar 2 persen dalam beberapa hari terakhir. Oleh sebab itu, semua OPD harus proaktif," ungkapnya.

Baca juga: Kehidupan Akhirnya Mulai Membaik Bagi 3 Zodiak Ini Setelah Selasa 3 Februari 2026

Lebih lanjut, Abdillah mengatakan proses audit LKPD 2025 yang dilakukan BPK, berlangsung dua tahap. Pertama adalah audit pendahuluan, dan yang kedua audit terinci.

Abdillah menegaskan kepada pimpinan OPD melengkapi semua laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahun anggaran 2025.

“Ini supaya tidak timbul masalah, kalau tidak dilengkapi berarti ada sesuatu dan lain hal, jadi harus dilengkapi,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved