Update Aktivitas 66 Galian C di Halmahera Barat, Oknum Bawa Nama Mabes Polri

Pemeriksaan ini dengan tujuan agar membongkar proses penerbitan izin yang dinilai tidak sinkron dengan sistem perizinan pemerintah provinsi, maupun pencatatan penerimaan daerah.

Kini penyidik terus mendalami seluruh mekanisme penerbitan izin, termasuk kewenangan yang digunakan dan kewajiban setoran ke kas daerah.

Berdasarkan penelusuran awal, 66 izin galian c tersebut tercatat dalam aplikasi perizinan.

Namun tidak terdaftar dalam sistem perizinan Pemerintah Provinsi dan tidak tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Halmahera Barat.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya celah dalam tata kelola perizinan yang berpotensi menyebabkan PAD tidak tertagih.

Baca juga: Tak Lagi Terjebak Masa Lalu! 3 Zodiak Ini Memasuki Era Romantis Baru Mulai Selasa 10 Februari 2026

Polisi menilai persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah jika terbukti ada kewajiban pajak dan retribusi yang tidak disetor.

Polres Halmahera Barat menegaskan, penyelidikan dilakukan secara profesional dan terbuka, namun tidak menutup kemungkinan adanya proses hukum lanjutan apabila ditemukan unsur pidana.

Saat ini, Polres Halbar masih mengumpulkan dokumen, data perizinan, serta keterangan dari sejumlah pihak terkait. (*)