Update Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara 2019-2024, Status Kasus Naik ke Penyidikan

Ringkasan Berita:1. Jaksa terus memacu pengusutan dugaan korupsi anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara 2019-2024
2. Saat ini perkara tersebut telah resmi naik status dari penyelidikan ke penyidikan
3. Itu setelah penyidik menerima hasil audit awal terkait pengelolaan anggaran dari BPK Perwakilan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kejati Maluku Utara terus memacu pengusutan dugaan korupsi anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara periode 2019-2024.

Saat ini perkara tersebut telah resmi naik status dari penyelidikan ke penyidikan, setelah penyidik menerima hasil audit awal terkait pengelolaan anggaran dari BPK Perwakilan Maluku Utara.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Matheos Matuless mengonfirmasi peningkatan status ini pada Kamis (16/4/2026).

Dikatakan, tim penyidik kini tengah fokus memperkuat pembuktian untuk segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga: Turun Tangan ke Halmahera Tengah, Pangdam Pattimura Dorong Rekonsiliasi Warga Pascakonflik

"Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami sedang melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat alat bukti, guna segera menentukan siapa tersangka dalam perkara ini, "ujar Matheos di kantor Kejati Maluku Utara.

Dalam tahap penyidikan ini, sejumlah pejabat penting telah menjalani pemeriksaan intensif.

Tercatat mantan Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud, serta Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir telah diperiksa sebanyak 2 kali dalam kapasitasnya sebagai pihak yang relevan dengan pengelolaan anggaran.

Lebih lanjut, penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Maluku Utara saat ini, Ikbal Ruray untuk memberikan keterangan tambahan terkait pengelolaan anggaran tunjangan di periode tersebut.

Fokus penelusuran anggaran miliaran rupiah

Penyidikan ini difokuskan pada potensi kerugian keuangan negara akibat ketidaksesuaian dalam pengelolaan tunjangan pimpinan dan anggota dewan selama lima tahun masa jabatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa pos anggaran yang menjadi sorotan utama penyidik:

1. Tunjangan Bulanan: Mencapai Rp 60 juta per orang setiap bulannya

2. Tunjangan Perumahan: Total anggaran sebesar Rp 29,83 miliar

3. Tunjangan Transportasi: Total anggaran sebesar Rp 16,2 miliar

Baca juga: Kejari Tidore Siap Umumkan Calon Tersangka Kasus Korupsi Solar

Tim Pidsus Kejati Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini hingga akar-akarnya.

Di mana fokus utama saat ini adalah membedah mekanisme pengelolaan anggaran tersebut, untuk memastikan apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan.

"Kami terus kembangkan kasus ini untuk mengungkap secara terang benderang ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan tunjangan-tunjangan tersebut, "tandas Matheos. (*)