Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Terkini Internasional

Selama Protes Anti-Kudeta di Myanmar, Lebih dari 500 Orang Tewas di Tangan Junta Militer

Tayang: Selasa, 30 Maret 2021 14:29 WIT

Selama Protes Anti-Kudeta di Myanmar, Lebih dari 500 Orang Tewas di Tangan Junta Militer

AFP via Aljazeera.com

Para pedemo memegang tameng buatan sendiri saat unjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar pada 3 Maret 2021.

TRIBUNTERNATE.COM - Upaya kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar memicu gelombang protes yang telah berlangsung kurang lebih dari dua bulan.

Pihak junta militer Myanmar semakin menunjukkan tindakan keji.

Lebih dari 500 orang tewas akibat upaya junta militer Myanmar menumpas protes terhadap kudeta untuk menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Hal ini disampaikan oleh sebuah kelompok pemantau lokal pada Selasa (30/3/2021).

Jumlah korban tewas yang mengerikan itu tercatat, ketika dunia meningkatkan kecaman atas kampanye militer melawan gerakan yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Diketahui, Washington menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar.

Sementara, sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan front persatuan global untuk menekan junta militer setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa tewas dalam kekerasan berdarah akhir pekan lalu.

Pada Sabtu (27/3/2021), muncul kabar setidaknya 107 orang tewas dalam sehari di berbagai wilayah di Myanmar ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah para pemrotes.

Unjuk rasa harian di seluruh negeri Myanmar yang dilakukan oleh pedemo tak bersenjata justru disambut dengan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP) telah mengonfirmasi, total ada 510 warga sipil tewas.

Namun, lembaga itu memperingatkan bahwa jumlah korban tewas yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan "transisi demokrasi yang serius."

"Benar-benar tidak dapat diterima, melihat kekerasan terhadap masyarakat pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh," kata Antonio Guterres dalam sebuah konferensi pers.

"Kami membutuhkan lebih banyak persatuan ... (dan) lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya bisa berbalik," katanya.

Pada Senin (29/3/2021), pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi 2013, yang mengatur cara untuk meningkatkan bisnis meski bukan kesepakatan yang sepenuhnya matang, akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi di Myanmar pulih.