Breaking News:

Surat Telegram Kapolri Tuai Polemik dan Kini Dicabut, IPW: Siapa Pembisiknya Patut Dipertanyakan

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai pencabutan surat telegram tersebut telah menjadi preseden buruk bagi institusi Polri.

Istimewa
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane 

TRIBUNTERNATE.COM - Pencabutan surat telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait larangan media untuk menyiarkan kekerasan aparat kepolisian menuai kritikan dari Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai pencabutan surat telegram tersebut telah menjadi preseden buruk bagi institusi Polri.

"Kasus dicabutnya TR atau surat Kapolri soal pelarangan wartawan memberitakan kekerasan polisi adalah sebuah preseden yang menunjukkan polisi tidak profesional dan plinplan. Patut dipertanyakan siapa yang menjadi pembisik Kapolri hingga mengeluarkan TR itu," kata Neta saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2021).

Akibat ulah si pembisik yang tidak profesional tersebut, kata Neta, membuat begitu banyak pihak yang mengkritik Kapolri.

Akhirnya, Kapolri pun mencabut kebijakannya.

"IPW berharap si pembisik segera ditindak dan dicopot Kapolri dari jabatannya karena membuat malu kapolri. Fenomena ini dan akibat ulah si Pembisik menunjukkan bahwa Kapolri tidak siap dengan konsep yang akan dijalankan dan hanya bersifat coba coba. Jika cara cara ini masih terjadi tentu publik akan bertanya tanya, ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep Presisinya," ungkap dia.

Baca juga: Apresiasi Langkah Sigap Kapolri, DPR Minta Publik Hentikan Polemik Surat Telegram Kapolri

Baca juga: Polri Minta Maaf & Cabut Telegram Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, Hidayat Nur Wahid: Itu Baik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media dalam acara Pembukaan Rakernis Lemdiklat di Akademi Kepolisianl Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/03/21).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media dalam acara Pembukaan Rakernis Lemdiklat di Akademi Kepolisianl Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/03/21). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Menurutnya, sejatinya tidak ada yang istimewa dari surat Kapolri tertanggal 5 April 2021 tersebut karena surat itu untuk internal kepolisian.

Hanya saja, kata dia, telegram Kapolri tersebut bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yang menyangkut internal polri, apalagi yang bersifat negatif.

"Surat Kapolri itu bukan buat eksternal polri, apalagi untuk melarang larang kalangan pers karena Kapolri tidak punya wewenang melarang pers. Dalam bertugas pers dilindungi UU pers," beber dia.

Ia menerangkan Kapolri maupun jajarannya harus tahu bahwa pers punya hak untuk meliput, menginvestigasi dan menyiarkan laporannya asal sesuai dengan UU pers.

Halaman
123
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved