Breaking News:

56 Pegawai KPK Dinonaktifkan Akhir Bulan Ini, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Jokowi harus bertanggungjawab terkait pemecatan 56 pegawai KPK.

Editor: Rizki A
Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNTERNATE.COM - Polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemberhentian dengan hormat terhadap 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Jokowi, persoalan tersebut tidak selayaknya dilimpahkan semuanya kepada presiden.

Sebab, kata Jokowi, setiap instansi memiliki mekanisme masing-masing dalam melakukan pembinaan kepada pegawainya.

"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Tanggapan Jokowi atas pemecatan 56 pegawai KPK tersebut pun mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk pakar  politik dan pemerintahan.

Baca juga: Mengapa Pegawai KPK Dipecat pada 30 September 2021, Padahal Janjinya 1 November 2021?

Baca juga: 57 Pegawai KPK akan Dipecat, Novel Baswedan: Apa Iya Pimpinan KPK akan Melawan Perintah Presiden?

Baca juga: 57 Pegawai akan Diberhentikan Akhir September, KPK Beri Apresiasi, Ini Respon Firli Bahuri

Baca juga: Novel Baswedan Benarkan Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ditawari Kerja di BUMN, Nurul Ghufron Membantah

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab terkait pemecatan 56 pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Feri menanggapi respons Presiden Jokowi terkait pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Jokowi sebelumnya menyatakan, tidak semua urusan negara harus dibawa kepada dirinya.

“Loh bukannya secara ketatanegaraan memang kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Feri dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Menurut Feri, Jokowi seharusnya turun tangan menyikapi polemik alih status pegawai KPK.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved