Halmahera Selatan
Masalah Rekrutmen PKD Pulau Makian Halmahera Selatan, Bakal Dibawa ke Penyelenggara
Masalah rekrutmen PKD Pulau Makian di Halmahera Selatan, bakal dibawa ke penyelenggara
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua PAC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Pulau Makian, Ridwan R Sarahan mengatakan.
Dalam waktu dekat, pihaknya bersama jajaran pengurus DPC GPM Halmahera Selatan.
Bakal menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Bawaslu Maluku Utara di Kota Ternate, selaku penyelengara.
Aksi ini merupakan tindaklanjut, masalah rekrutmen Panwas Desa atau PKD di Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, yang diduga sarat titipan.
Baca juga: Warga Desa Rabutdaiyo Halmahera Selatan Buat Petisi Penolakan Hasil Seleksi PKD Pemilu 2024
"Jika Bawaslu Halmahera Selatan tidak menindaklanjuti masalah itu, kami akan aksi besar-besaran, "tegasnya, Selasa (7/2/2023).
Pihaknya juga meminta untuk mencopot 3 komisioner Panwascam Pulau Makian.
Karena dinilai melanggar Juknis, dalam agenda rekrutmen PKD untuk Pemilu 2024.
"Sekali lagi saya katakan, ini sudah tidak beres. Masa orang yang sudah jelas-jelas ikut seleksi, namanya dihapus lalu diganti orang lain, "sesalnya.
Saat ini, sambungnya, warga Desa Rabutdaiyo telah membuat petisi penolakan, yang dilayangkan ke Bawaslu Halmahera Selatan.
Baca juga: Tak Kunjung Bayar Hutang, Harta Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan Bakal Dieksekusi
"Terus terang saja, warga Rabutdaiyo kecewa dengan seleksi ini. Olehnya itu, Bawaslu segera ambil langkah, "pintanya.
Sekadar diketahui, dalam masalah ini, anggota Panwascam Pulau Makian bernama Sofyan Rasid.
Diduga menghapus nama 2 peserta seleksi PKD di Desa Rabutdaiyo, lalu diganti 1 nama dari Desa Kyowor, kemudian diloloskan pada seleksi tersebut. (*)
Panwas Desa
Pulau Makian
DPC GPM Halmahera Selatan
Ridwan R Sarahan
Desa Rabutdaiyo
Halmahera Selatan
Tribun Ternate
Budiman Sudjatmiko Dijadwalkan Hadiri Pelantikan Pengurus APDESI Halmahera Selatan |
![]() |
---|
Kejari Halmahera Selatan Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Puskesmas |
![]() |
---|
Pandangan Tabrani Mutalib Soal 14 Pimpinan OPD di Halmahera Selatan Berstatus Plt |
![]() |
---|
DBH Rp109 Miliar Dipangkas, Akademisi Saran Bupati Halmahera Selatan Efisiensi Kegiatan OPD |
![]() |
---|
Operasi Gabungan, Samsat Halmahera Selatan Dapat Rp 84 Juta Lebih |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.