Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Ungkap ada Nikel yang Diselundupkan, Minta Pempus/Pemprov Telusuri

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Sahril Taher meminta  Pemerintah Pusat (Pempus) tak boleh tutup mata soal penyelundupan 5 juta ton lebih ekspor nikel yang keluar dari Maluku Utara.

Sahril Taher kepada Tribunternate.com mengatakan, 5 juta ton lebih ekspor nikel yang diselundupkan adalah satu kejahatan dalam bidang pertambangan, yang tak teridentifikasi.

"Ini kewenangan negara/pemerintah pusat jadi tak boleh tutup mata persoalan kekayaan rakyat Maluku Utara dan tak bisa diselesaikan dibelakang meja," tegasnya, Minggu (9/7/2023).

Menurut dia, hal ini sudah masuk ilegal ekspor jadi sudah masuk ranah  pidana karena itu harus ada ketegasan serius dari Pempus.

"Siapapun pelakunya harus ditindak tegas baik itu pengusaha ataupun aparat pemerintah dan instansi terkait jika terlibat didalam," ujarnya.

Baca juga: Mau Perikanan Maluku Utara Maju, Ishak Naser: Cari Kepala Daerah yang Paham

Lanjut politisi senior Gerindra Maluku Utara, sudah cukup rakyat Maluku Utara menderita dengan masuknya banyak tambang dan IUP di Maluku Utara.

"Tetapi jangan lagi kekayaan rakyat Maluku Utara di curi," jelasnya.

Dia menegaskan, dengan adanya kekayaan Maluku Utara yang dicuri ini, pastinya pendapatan 5 juta ton nikel tak dibayarkan ke negara.

"Jadi ini kan temuan langsung dari KPK, maka Pempus harus secepatnya ambil langkah tegas dan jangan sampai persoalan ini hilang ditelan waktu," tegasnya.

Seraya menambahkan, hal ini kan masih indikasi sumber ilegal nikel yang lari keluar antara dari Maluku Utara atau dari Sulawesi Tenggara.

Jika mamang dari Maluku Utara, maka pihaknya tak akan tinggal diam.

"Kami akan membuat Pansus untuk menulusuri siapa-siapa saja pelakunya, bahkan kami minta Pempus ungkap, agar rakyat Maluku Utara tahu siapa yang mencuri hasil kekayaan itu," tandasnya.(*)