DPRD Ungkap Sejumlah Kejahatan Pertambangan yang Beroperasi di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI- DPRD Provinsi Maluku Utara ungkap kejahatan sejumlah pengusaha besar yang tak mau membayar pajak ke negara.

Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Sahril Taher mengatakan, sejumlah  pengusaha pertambangan di Maluku Utara  banyak menunggak pajak.

"Ini aneh ada kejahatan besar  seperti tambang di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara tapi mereka yang punya kewenangan pilih kasih,”katanya, Senin (10/7/2023).

Pajak yang belum dibayar perusahan besar-besar itu menurut Sahril  yakni pajak kendaraan dan pajak permukaan air tanah.

“KPK temukan pajak tak dibayar sebesar Rp 2 miliar tapi tak disentuh,”keluhnya.

Baca juga: BPBJ Pemprov Maluku Utara Tutup Proses Lelang Bulan Ini

Menurut dia, pihaknya juga mempertanyakan kinerja inspektur tambang yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Bahkan juga tak pernah sama sekali disoroti komisi VII DPR RI, karena kami inginkan mereka itu juga harus turun ke daerah sikapi hal ini," pungkasnya.(*)