Baru Jabat Setahun, Para Kades di Morotai Bingung, Ada Surat Pemeriksaan Pengelolaan DD dari Polisi

Lanjutnya para kades, tidak menyatakan siapa salah siapa benar. Tapi hanya minta pendapat saja di Kajari soal pengelolaan DD

"Karena selama ini, ia mengaku, dalam hal beranggaran, para kades selalu didampingi oleh pihak Kejaksaan

Sebab, lanjut Abdul, sudah ada MoU antara Pemdes dan Kejari terkait dengan pengawasan DD.

"Jadi kami juga merasa lebih penting untuk meminta pendapat dengan Kejaksaan,"cetusnya.

Namun sejauh ini, menurut Abdul, pihaknya belum tahu, atau belum memastikan.

Bentuk pemeriksaan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

"Yang jelas sebagian Kades sudah diperiksa oleh pihak Kepolisian, entah tahapannya seperti apa kami juga belum tahu,"ungkapnya.

Ia berharap, ketentuan dalam pemeriksaan anggaran DD harus diperjelas.

Agar tidak menimbulkan kebingungan dari para Kades di Morotai, sebab rata-rata masa jabatannya baru setahun lebih.

"Sebagai Ketua APDESI saya bertanggung jawab untuk meminta supaya diberikan dulu ketentuan yang jelas,"

"Artinya, apakah harus diperiksa dulu oleh Polisi ataukah Inspektorat. Nah prosedur itu yang kami minta,"

"Jadi kami minta pandangan, bahwa kira-kira apakah ini sudah sesuai prosedur ataukah bagaimana,"pungkasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai, Iptu Muhammad Andy Kurniawan,

Di konfirmasi perihal pemanggilan terhadap para Kepala Desa (Kades) se Pulau Morotai.

Untuk diperiksa oleh pihaknya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Desa (DD).