Netralitas Dianggap adalah Kunci Jalannya Proses Demokrasi yang Adil di Tidore

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- ASN, TNI/Polri di Kota Tidore Kepulauan menandatangi Deklarasi Netralitas  pada pemilu tahun 2024.

Penandatangan itu dilakukan di Aula Nuku Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (30/11/2023) usai Sosialisasi Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

Staf Ahli Walikota Bidang Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Marjan Jumati,yang mewakili Wali kota menyampaikan, Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada momentum pemilu sangat penting.

Dimana, Para Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu memberi pemahaman tentang netralitas ASN, sehingga Demokrasi di Kota Tidore berjalan dengan Jujur dan Transparan.

"Oleh karena itu, menjaga netralitas dari institusi-institusi ini adalah kunci dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi apapun yang dapat mengganggu integritas"

"Netralitas bukanlah sekadar sikap formal, tetapi suatu komitmen yang harus dipegang teguh oleh setiap elemen di dalamnya," Imbuh Marjan.

Marjan juga mengapresiasi atas kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, Polri dan BUMN jelang Pemilu 2024.

Menurutnya Sosialisasi ini menjadi hal penting atau krusial dimana setiap Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI maupun BUMN, memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang aparat, aparatur maupun pegawai.

"Dengan sosialisasi ini diharapkan tidak ada benturan wewenang antar instansi pada saat pelaksanaan nanti, sehingga sosialisasi ini perlu untuk kita ikuti bersama yang akan menambah pengetahuan kita dalam menyambut PEMILU 2024, saat ini, kita berada dalam suatu periode yang sangat penting bagi masa depan demokrasi bangsa kita," Ucap Marjan.

Baca juga: Tim Kemenangan Anies-Cak Imin dì Tidore terbentuk,Target Menang 70 persen

Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Abdul Malik Salasa dalam laporannya menyampaikan Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN ini  sebagai instrumen pengawasan partisipatif dengan melibatkan Pejabat yang berwenang, pimpinan OPD, Dandim, Kapolresta dan Pimpinan BUMN.

Dengan harapan dapat melakukan pembinaan kepada jajarannya sebagai langkah pencegahan untuk menghindari pelanggaran netralitas ASN, TNI, POLRI dan BUMN Pada Pemilu serentak tahun 2024

“Adapun Peserta dalam kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan BUMN Pada Pemilu serentak tahun 2024 sebanyak 150 orang yang terdiri dari, unsur Forkopimda, Pimpinan OPD dan Pimpinan BUMN.” Ucap Malik.

Malik menambahkan, indeks keberhasilan kinerja Bawaslu bukan di ukur dengan berapa banyak jumlah pelanggaran yang ditangani melainkan presentase pelanggaran di setiap momentum Pemilu itu mulai menurun. 

Alasannya ukuran kinerja bawaslu adalah melakukan pencegahan . jika pencegahan baik dilakukan maka potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,TNI, POLRI, BUMN dan masyarakat maupun peserta pemilu mulai tergolong kecil. (*)