Pencaker di Halmahera Selatan Tahun Ini Capai 4,219 Ribu Orang, Soadri: Paling Banyak Lulusan SMA

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pencari kerja di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tahun ini tercatat mencapai 4,219 ribu orang.

Hal tersebut, berdasarkan data pembuatan kartu AK1 atau kartu kuning di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten setempat, periode Januari-19 Desember 2023.

Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Selatan Soadri Ingratubun mengatakan, pencari kerja paling banyak adalah lulusan SMA, yaitu 2,782 orang.

Kemudian lulusan SMK 621 orang, lulusan SMP 223 orang, lulusan SD 58 orang, lulusan D1 12 orang, D2  1 orang, D3 76 orang, D4 7 orang, Profesi 2 orang, S1 434 orang, dan S2 3 orang.

"Jadi totalnya 4,219 orang. Tapi ini per Januari hingga 19 Desember hari ini. Jadi kemungkinan akan bertambah di sisah akhir tahun ini," ujarnya, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, ribuan pencari kerja itu paling banyak melamar di perusahaan tambang Harita Nickel yang beroperasi di Pulau Obi.

Sisahnya, terbagi di perusahaan tambang PT Wanatiara Persada, perusahaan kelapa sawit PT GMM di Gane Barat Selatan dan pertokoan seputaran Kota Labuha, Pulau Bacan.

"Jadi memang paling banyak di perusahaan tambang. Tapi itu kita belum pastikan apakah mereka diterima atau tidak, karena data ini berdasarkan pembuatan kartu AK1," jelas dia.

Baca juga: Serapan Anggaran Masih Rendah, DPRD Halmahera Selatan Minta Tiga OPD Berpacu Diakhir Tahun

Lebih lanjut, Soadri mengaku pihaknya menginginkan adanya sistem rekomendasi pada rekrutmen tenaga kerja di setiap perusahaan tambang.

Hal ini dilakukan agar putra-putri asli Halmahera Selatan punya kesempatan untuk bekerja.

Mantan Kepala Diskoperindag ini pun menyebut, sistem tersebut telah dilaksanakan oleh PT IWIP di Halmahera Tengah, lewat kerjasama dengan pemerintah daerah.

Di mana, masyarakat asli Halmahera Selatan cukup direkomendasikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, langsung diterima.

"Di IWIP itu sudah sekitar 570 orang yang kita rekomendasi. Ini yang kita inginkan perusahaan-perusahaan tambang di sini berlakukan supaya tenaga lokal asli orang di sini, bisa punya kesempatan bekerja," ucapnya.

"Ini supaya, narasi orang dalam yang didengung-dengungkan publik itu kita hilangkan. Karena apa, setiap orang yang melamar, kita verifikasi betul adminstrasi kependudukannya," sambuang Soadri mengakhiri. (*)