Semaindo Desak KPK Fokus Masalah Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Halmahera Barat

TRIBUNTERNATE.COM, JAILOLO - Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat wilayah DKI Jakarta.

Meminta KPK untuk fokus juga ke masalah dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Halmahera Barat, Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Ketua Semaindo Halmahera Barat Wilayah DKI Jakarta, Sahrir Jamsin.

"Sebab belum lama ini, ada laporan yang masuk ke pengaduan yang di bawah oleh Semendo Halmahera Barat ke KPK."

Baca juga: Awal Januari Bawaslu Halmahera Barat Rekrut Pengawas TPS

"Terkait temuan BPK dengan nomor PHP : 16.B/,LHP/XIX.TER/05/23 tanggal 14 Mei 2023."

"Karenanya, KPK diminta untuk memfokuskan ke pejabat di Halmahera Barat juga, "pintanya, Rabu (20/12/2023).

Dengan temuan itu, dirasa cukup menjadi bukti, untuk melakukan panggilan dan periksaaan.

Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, yakni James Uang dan Djufri Muhamad.

"Kami pun berharap kepada KPK agar bisa mengungkap kasus korupsi yang ada di Halmahera Barat."

"Saya sedikit mengulas, Halmahera Barat itu merupakan kabupaten tertua di Maluku Utara."

"Namun dari segi infrastruktur, sangat disayangkan alias tertinggal."

"Hal ini menjadi tanda tanya besar, apa penyebabnya sehingga disana tidak pernah bisa maju, "bebernya.

Dia menyebut, utang pinjaman Pemerintah Daerah dari masa pemerintahan Bupati Danny Missy sebesar Rp 159 Miliar.

Dan ditambah lagi dengan pinjaman di masa Bupati James Uang sebesar Rp 208.500 Miliar.

"Tentu hal ini sangat menyedihkan, sebab pendapatan daerah tak seberapa."

"namun utang daerah yang terus menumpuk, dari periode ke periode."

"Kita tahu bersama, bahwa pinjaman PEN Rp 208.500 Miliar itu sebagai upaya penyelamatan daerah dari keterpurukan saat Covid-19 kemarin."

"Tapi justru tidak menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat disana, "jelasnya.

Baca juga: Update Kasus Dugaan Korupsi Ditubuh Pemkab Halmahera Barat Senilai Rp 159,5 Miliar

Laporan yang sudah dimasukan ke KPK tersebut, pihaknya terus mengawal hingga ada tindak lanjut.

"Kami akan terus mengawal laporan ini, Januari 2024 nanti kami akan lakukan aksi unjuk rasa."

"Di depan gedung Merah Putih milik KPK, untuk menanyakan terkait sejauh mana laporan kami, "tegasnya. (*)