Retribusi Sektor Perikanan di Morotai Akan Dihapus, Ini Alasannya

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Yoppy Jutan mengaku tengah berupaya agar retribusi di sektor perikanan dihapus.

"Kita memang berupaya tahun ini kalau boleh, retribusi itu mungkin dihapuskan, "katanya, Senin (15/1/2024).

Sebab pihaknya menilai selama pungutan, tanpa ada dasar atau regulasi yang mengatur soal pungut PAD sektor perikanan itu.

"Yang dipungut adalah yang berkaitan dengan perlakuan jasa tertentu, atau berkaitan dengan perizinan tertentu."

Baca juga: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Morotai Minta Perda Retribusi Segera Disahkan

"Tapi kalau memang tidak ada, berarti bisa dikategorikan kita memungut sesuatu tidak berdasar, "cetusnya.

Permintaan penghapusan retribusi itu, karena kata Yoppy, bagian dari membantu para pengusaha lokal.

Sebab biaya antar pulau dianggap sangat membebani, para pengusaha kecil khusus sektor perikanan.

"Kita berharap bahwa, kita berikan kelonggaran bagi usaha-usaha mikro kecil menengah."

"Yang selama ini terkendala dengan antar pulau, karena itu ongkosnya cukup besar."

"Dengan kita menghapus retribusi antar pulau, bisa membantu mereka menekan biaya-biaya transportasi."

"Karena selama ini, di ekspor lewat Tobelo, pengangkutan ke Ternate juga sulit."

"Terus kita pungut retribusi lagi, kan tambah memberatkan, apalagi usaha-usaha mikro, "harapannya kembali.

"Salah satu harapan kami yang sudah kami sampaikan ke pimpinan, jika secepatnya disahkan Perda itu, "sambungnya.

Menurutnya, sektor perikanan merupakan sektor yang padat karya, menyentuh banyak pelaku perikanan.

Terutama pelaku perikanan skala kecil, di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, terisolasi.