Minta Didukung Polisi, Pengadilan Negeri Ternate Bakal Eksekusi Rumah di Kalumata
Rommel Franciskus Tumpobolun menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi ke Polres Ternate untuk mengeksekusi bangunan rumah
Penulis: Randi Basri | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Ternate Rommel Franciskus Tumpobolun menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi ke Polres Ternate untuk mengeksekusi bangunan rumah di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.
“Dalam waktu dekat kami koordinasi dulu dengan Polres dalam hal pengawalan eksekusi bagunan rumah di Kelurahan Kalumata,” ucap Rommel, Senin (19/2/2024).
Dia menyebut, rencana eksekusi itu sempat tertunda karena pihak kepolisian sedang melakukan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Lanjut lanjut Rommel mengaku, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana untuk kordinasi ke Polres.
Jika sudah final kepastian dari pihak keamanan baru akan di tetapkan kapan waktu eksekusi itu.
“Tentu kami berharap, semuanya berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan tuntunan aturan,” jelasnya.
Untuk diketahui informasi dikantongi TribunTernate.com, pada 1959, Kesultanan Ternate melalui Sultan Iskandar Djabir M. Sjah.
Menyerahkan sebidang tanah perkebunan dengan luas 1,5 hektar yang berada di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Praja Kabupaten Maluku Utara
Diberikan kepada Alamarhum Buka atas pengabdiannya sebagai Jogugu Loloda Kesultanan Ternate.
Pemberian tanah oleh Sultan Ternate tertera dalam sebuah surat yang disebut Cucatu, akan tetapi dalam waktu yang lama surat tersebut telah hilang.
Kemudian pada 1996, surat itu dibuatkan lagi oleh Sultan Mudaffar Sjah yang merupakan putera dari Iskandar Djabir Sjah.
Surat yang dibuat dilengkapi dengan stempel sah Kesultanan Ternate beserta tanda tangan mendiang Sultan Mudaffar Sjah.
Namun pada 2016, datanglah seorang pensiunan oknum TNI bernama Juharno mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya.
Dengan menunggu momen ketika Sultan Mudaffar Sjah meninggal dunia, berbekal SHM miliknya.
Baca juga: Ini 14 Program Pelatihan di BPVP Ternate Tahun 2024, Daintaranya Fashion Tecnology dan Otomotif
Dia meminta ganti rugi kepada ahli waris alm Buka dan seluruh warga yang menempati lahan/tanah tersebut.
DPPPA Taliabu Tangani 16 Kasus yang Dialami Perempuan dan Anak Dibawah Umur |
![]() |
---|
Permohonan SKCK ke Polres Halmahera Selatan Membludak Pasca Pengumuman PPPK Paruh Waktu |
![]() |
---|
PHMI Surati DPRD Halmahera Selatan Soal Polemik Pelantikan 4 Kades Hasil PTUN |
![]() |
---|
PPPK Paruh Waktu Pemkab Taliabu Wajib Tahu Nominal Gaji per Bulan |
![]() |
---|
Daftar 5 Pejabat Eselon II Pemkab Halmahera Selatan yang Baru Dilantik - 2 Pejabat Nonjob |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.