Penasehat Hukum Terdakwa Eks Kadis PUPR Maluku Utara Daud Ismail Nilai Dakwaan JPU Tidak Jelas

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Nama Nazlatan Ukhra Kasuba dan Nurul Izzah Kasuba, disebut dalam sidang kedua dengan terdakwa Daud Ismail di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (13/3/2024).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Fahruddin Maloko, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Daud Ismail.

Fahruddin menjelaskan, kliennya menilai dakwaan JPU dari KPK batal demi hukum.

Sebab ada nama Nazlatan Ukhra Kasuba, dan Nurul Izzah Kasuba yang mencuat.

Baca juga: 10 Petahana Tumbang pada Pileg 2024 dì Tidore Maluku Utara

Itu setalah membacakan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU, pada sidang lanjutan dengan agenda eksepsi.

"Dakwaan JPU tidak jelas dalam menguraikan sejumlah uang dan fasilitas tiket, terhadap keluarga Gubernur, "ucapnya.

Dalam dakwaan itu, JPU mendalilkan bahwa selain untuk kepentingan pribadi Gubernur Maluku Utara

Terdakwa juga diminta untuk memenuhi kebutuhan Nazlatan Ukhra Kasuba dan Nurul Izzah Kasuba.

Sehingga disanggupi oleh terdakwa, dengan memberikan sejumlah sebesar Rp139 juta lebih.

Sebagaimana dalam dakwaan, keduanya adalah pihak yang telah menerima sejumlah uang atau fasilitas tiket dari terdakwa.

"Dari uang itu telah dinikmati oleh anak-anak Gubernur, yang namanya disebutkan di atas, "katanya.

Untuk itu dapat dipastikan, uang dan fasilitas tersebut memang tidak dinikmati Gubernur Maluku Utara.

Dan kedua anak Gubernur Maluku Utara ini berstatus bukan pegawai negeri, atau penyelenggara negara.

"Maka itu, penerapan unsur-unsur tindak pidana suap adalah delik yang berpasangan."

Di mana pihak pemberi suap bisa siapa saja, sedangkan pihak penerima suap harus pegawai negeri, "ujarnya.