Ini Pandangan Akademisi Terkait Utang Pemprov Maluku Utara yang Dibayarkan di Tahun Ini

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Akademisi dan pengajar Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Muammil Sunan memberikan pandangannya mengenai pelunasan utang proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 senilai Rp 39 miliar.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam menyelesaikan kewajiban finansial mereka.

"Pelunasan utang proyek DAK 2023 adalah bukti keseriusan Pemprov untuk menyelesaikan semua utang yang menjadi kewajiban mereka. Harapannya, dengan dilunasi utang proyek DAK, semua pekerjaan proyek fisik bisa segera diselesaikan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat," ujar Muammil, Selasa (23/7/2024).

Ia menambahkan bahwa pelunasan utang-utang Pemprov tentunya berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya. Namun, ini juga akan mendorong peningkatan pelayanan umum yang lebih efektif.

Baca juga: Update, 224 Motor di Ternate Maluku Utara Terjaring Razia Operasi Patuh Kie Raha 2024

Ketika ditanya tentang regulasi  bahwa DAK tidak bisa dijadikan utang, Muammil menjelaskan, walaupun regulasinya demikian, hutang tetap merupakan kewajiban Pemprov yang harus dilunasi, karena anggarannya masih tersedia di kas daerah.

“Penyaluran DAK fisik melalui APBD ke daerah bertujuan untuk membiayai kegiatan di daerah sesuai dengan prioritas nasional. "Dengan adanya penyaluran ini, diharapkan proyek-proyek yang tertunda bisa segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.(*)