BPKP Maluku Utara Serahkan LHP Semester I ke Pj Gubernur Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI– Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, bersama sejumlah pejabat internal BPKP, menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Semester I Tahun 2024 kepada Pj Gubernur Maluku Utara di ruang rapat Gubernur, Sofifi, pada Senin (29/7/ 2024).

Dalam paparan singkatnya, Kepala BPKP Maluku Utara menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pada Semester I tahun 2024 menemukan beberapa isu strategis yang perlu segera dituntaskan.

Isu-isu tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif dan sektor strategis, optimalisasi infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan APIP dalam mengawal tata kelola pemerintahan.

Tri menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Maluku Utara sangat besar namun masih jauh dari sasaran.

Tiga daerah yang masih menunjukkan kelemahan dalam perencanaan anggaran adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Halmahera Tengah.

Masalah utama yang diidentifikasi termasuk invaliditas basis data masyarakat miskin, disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni, serta pengendalian inflasi.

Oleh karena itu, Tri menyarankan perlunya penyelarasan target kinerja, perumusan kebijakan rumah layak huni, penyediaan basis data bantuan sosial (DTKS, KRS, dan P3KE), serta perancangan strategi pengendalian inflasi.

Mengenai pengembangan SDM di Maluku Utara, Tri mengidentifikasi tiga kelemahan yang harus segera diatasi: keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan, rendahnya upaya percepatan penurunan stunting, dan perlindungan kesehatan.

Baca juga: Ini Arahan Khusus Pj Gubernur Maluku Utara saat Deklarasi Netralitas ASN

Ia menyarankan tiga perbaikan, yaitu kebijakan pemenuhan sarana prasarana, kolaborasi dan sinergi OPD, serta perencanaan anggaran PBI JKN dan KAMU SEHAT.

Selain dua isu strategis di atas, Tri juga menguraikan beberapa kelemahan dan saran perbaikan pada tiga isu lainnya: penguatan ekonomi produktif dan sektor strategis, optimalisasi infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan APIP.

Saat menerima rombongan BPKP, Pj Gubernur Maluku Utara didampingi oleh Inspektur Nirwan MT Ali, Kepala Bappeda Sarmin S. Adam, dan Kepala Biro Adpim Malut Rahwan K. Suamba.

Dengan laporan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan anggaran serta kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.(*)