Soal Hasil Coklit Pilkada 2024, KPU Halmahera Selatan Maluku Utara Sebut Sebagian Data Bawaslu Kabur

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan, Maluku Utara, Tabrid S. Thalib, mengaku pihaknya telah menindaklanjuti sebagian saran perbaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tindaklanjut saran perbaikan tersebut, dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diplenokan pada Minggu (11/8/2024).

Meski begitu, Tabrid mengaku masih ada sebagian data pemilih yang disarankan Bawaslu belum ditindaklanjuti.

"Ada beberapa elemen data yang (disaran Bawaslu) kabur-kabur, sehingga kami belum tindaklanjuti semua," katanya, Rabu (14/8/2024).

Tabrid mengklaim, tim data KPU Halmahera Selatan saat ini masih mencermati sejumlah elemen data yang dianggap belum jelas.

Baca juga: 36 Paskibraka Tidore Maluku Utara Dikukuhkan, Ini Pesan Sekda Ismail Dukomalamo

Ia juga menyebut, Bawaslu tidak hanya menyarankan perbaikan data pemilih, tetapi harus ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua dusun.

"Pada prinspinya KPU melaksanakan saran perbaikan Bawaslu, termasuk pembentukan TPS di dua dusun. Tapi kita harus lihat dulu, jumlah pemilihnya memenuhi syarat pembentukan TPS atau tidak," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Halmahera Selatan menemukan ribuan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pengawasan Coklit data pemilih Pilkada serentak 2024.

Bawaslu kemudian menyampaikan saran perbaikan ke KPU selaku lembaga yang melaksanakan Coklit data pemilih untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada.

Anggota Bawaslu Halmahera Selatan, Hans Wiliam Kurama, mengatakan pemilih TMS yang ditemukan, tersebar di 30 kecamatan. Berdasarkan data, pemilih TMS ini sebanyak 1.728 yang terdiri beberapa kategori.

Baca juga: DPRD Desak PUPR Halmahera Selatan Malut Cek Proyek Jalan Kaireu - Sabatang

Lanjutnya, Diantaranya pemilih meninggal dunia pasca Pemilu 2024 1.220, pemilih pindah domisili 470, pemilih beralih status anggota TNI 16, pemilih beralih status anggota Polri 14, dan pemilih di bawah umur 10.

Untuk pemilih ganda dan tidak sesuai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), lanjut Wiliam, tidak ditemukan TMS.

Namun, ia menyebut pihaknya juga menemukan 1.898 pemilih memenuhi syarat (MS) yang tidak masuk dalam Form A Daftar Pemilih.

"Jadi ada 1.728 pemilih TMS masuk form A dengan beberapa kategori, dan ada 1.898 pemilih MS tapi tidak masuk form A," kata Wiliam, Jumat (2/8/2024).

Wiliam lalu kembali menyoroti masalah pemilih pemula yang usianya 17 tahun saat pemungutan suara Pilkada mendatang.

Ia lantas meminta KPU Halmahera Selatan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait balasan surat saran perbaikan dari pihaknya.

Karena selain masalah pemilih pemula, KPU juga tidak bisa menindaklanjuti pemilih yang telah alih status dari sipil ke TNI/Polri karena mengharuskan adanya lampiran e-KTP terbaru.

“Kami berharap, adanya saran perbaikan ini, KPU melakukan verifikasi ulang terhadap TPS agar tidak ada pemilih yang kehilangan haknya pada saat hari pemungutan suara nanti," kata Wiliam, Senin (12/8/2024).

Baca juga: KPK Periksa Direktur di Kementerian ESDM Terkait Proses Izin Tambang Eks Gubernur Malut AGK

KPU Halmahera Selatan pada Minggu (11/8/2024), menetapkan DPS untuk Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan berita acara nomor: 161/PL.02.6-BA/82/3.2/2024, KPU menetapkan jumlah pemilih di Halmahera Selatan sebanyak 178.029 jiwa setelah melaksanakan Coklit.

Ribuan pemilih itu, tersebar di 456 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 249 desa dan 30 kecamatan.

Jumlah pemilih di Halmahera Selatan untuk Pilkada 2024 ini, didominasi pemilih laki-laki dengan jumlah 90.913 jiwa, sementara pemilih perempuan 87.116 jiwa. (*)