3 Berita Populer Malut: Dugaan Diskriminasi Guru di SMKN 1 Tikep Hingga 8 Masalah Sorotan KPK

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di TribunTernate.com, Senin (19/8/2024).

Diantaranya ada berita Pj Gubernur Maluku Utara yang diminta untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan karena diduga melakukan diskriminasi terhadap guru senior.

Lalu Merdeka Cup Taliabu resmi dibuka Wakil Bupati di GOR Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Hingga penjelasan Pj Bupati Morotai, Burnawan soal 8 masalah yang menjadi sorotan KPK, usai melakukan rapat dengan tujuan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Simak selengkapnya.

1. Kepsek SMKN 1 Tikep Diduga Lakukan Diskirimasi Guru

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Ali Djumati, diduga melakukan tindakan diskriminasi terhadap para Guru PNS yang telah lama mengabdi.

Hal ini tertuang dalam surat pengaduan yang diajukan ke Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, agar melakukan evaluasi kinerja terhadap Ali Djumati.

Dalam surat pengaduan tersebut terdapat 15 permasalahan yang diuraikan atas tindakan Ali Djumati selaku Kepala Sekolah SMKN 1, yang diduga merugikan sekitar 8 guru senior.

Baca selengkapnya di sini.

2. Merdeka Cup Taliabu Resmi Dibuka

Wakil Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ramli membuka Merdeka Cup di Gor Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Minggu (18/8/2024).

Acara pembukaan dihadiri Sekda Pulau Tsaliabu, Salim Ganiru, Ketua Askab PSSI Pulau Taliabu, Mislan Syarif.

Sekertaris HUT ke 79 RI Pulau Taliabu, Basiludin La Besi dan sejumlah panitia lainnya.

Baca selengkapnya di sini.

3. Penjelasan Pj Bupati Morotai soal 8 Masalah Sorotan KPK

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan tujuan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Pertemuan di Kantor Bupati Pulau Morotai secara tertutup itu, dihadiri Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, Pimpinan OPD, serta para pegawai di Lingkup Pemkab Pulau Morotai.

Setelah itu, KPK pun memberikan rekomendasi hasil temuan tersebut. Di mana telah di dapat setidaknya delapan masalah utama dengan skor tata kelola hanya 53,17 persen (jauh di bawah standar).

Baca selengkapnya di sini.