BI dan TPID Bahas Langkah Strategi Pengendalian Inflasi Maluku Utara Lewat High Level Meeting

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Bank Indonesia (BI) perwakilan Maluku Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  mengadakan High Level Meeting (HLM), Senin (2/9/2024).

Rapat tersebut membahas stabilitas harga serta ketersediaan pangan untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Maluku Utara.

Pada rapat ini dihadiri seluruh komponen TPID, diantaranya Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata.

Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan dalam paparannya menuturkan Provinsi Maluku Utara secara bulanan tercatat mengalami deflasi 0,06 persen per Juli 2024.

"Angka deflasi ini berada dibawah capaian nasional yang mencatatkan 0,18 persen pada bulan Juli. Pergerakan inflasi Maluku Utara didominasi oleh komoditas barito dan ikan-ikanan," ungkap Dwi.

Baca juga: Ini Pesan Muhammad Sinen Jelang Masa Cuti Kampanye Pilkada Tidore Maluku Utara 2024

Lanjutnya, faktor pendorong inflasi di Maluku Utara meliputi kondisi cuaca, preferensi konsumsi masyarakat, dan transportasi, yang berperan dalam pembentukan harga di Provinsi Maluku Utara.

"Solusi yang perlu didorong berupa pelaksanaan KAD dengan daerah penghasil, untuk komoditas beras seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, implementasi best practice untuk peningkatan produksi beras," ucapnya.

Untuk itu, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu dilakukan untuk menjaga pasokan pangan strategis.

"Dalam jangka menengah, perlu dilakukan penambahan KAD antar provinsi seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan pangan," tuturnya.

“Untuk meningkatkan produksi domestik, perluasan gerakan urban farming dan optimalisasi penyaluran bbm bersubsidi bagi nelayan dan petani perlu dilakukan dalam jangka pendek," tambah Dwi.

Baca juga: Palsukan Akta Cerai dan Kawin Tanpa Izin, Pria di Halmahera Selatan Malut Dipolisikan Istrinya

"Dalam jangka panjang perlu dilakukan pembangunan sarana irigasi di sentra produksi pertanian serta pembangunan SPBUN dan  pabrik es untuk mendorong produksi sektor perikanan,” terangnya.

Terpisah, Pj Gubernur Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abd Kadir menjelaskan, adanya perbedaan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Maluku Utara memerlukan sinergitas yang kuat untuk menjaga tingkat harga agar tidak mengalami inflasi.

"Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam mengatasi permasalahan inflasi diantaranya, Melakukan pemantauan harga secara intensif, koordinasi antar daerah, Optimalisasi atau pemberdayaan UMKM, serta Peningkatan kerjasama dengan sektor Swasta,” pungkas Samsuddin. (*)