Tingkat Kemiskinan Umum di Maluku Utara Maret 2024 Sebesar 6,32 Persen

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Tingkat kemiskinan umum di Maluku Utara Maret 2024 tercatat sebesar 6,32 persen.

Hal itu terungkap pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se Maluku Utara.

Rakor di Sahid Bela Ternate Hotel itu dibuka langsung Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah, Rabu (6/11/2024).

Adapun tujuan Rakor adalah menyoroti tantangan kemiskinan Maluku Utata, dan perlunya strategi komprehensif mengatasinya.

Baca juga: Antam Naik Tipis, UBS Turun Rp 9 Ribu: Harga dan Buyback Emas di Pegadaian Kamis 7 November 2024

Dalam sambutannya, Abubakar Abdullah menegaskan bahwa kemiskinan adalah isu bersama yang memerlukan perhatian kolektif.

Program penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi dengan program lain, yang berfokus pada aspek penting.

Aspek penting yang dimaksud ialah:

• Pendidikan
• Kesehatan
• Infrastruktur
• Sanitasi, dan
• Pemberdayaan ekonomi 

"Mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas konstitusional, melainkan juga panggilan kemanusiaan, "ujarnya.

Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Maluku Utara 0,52 persen, turun 0,17 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen masih belum tercapai.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan umum di Maluku Utara Maret 2024 6,32 %, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,46 %.

Meski demikian, dua kabupaten yaitu Halmahera Timur dan Halmahera Tengah masih memiliki angka kemiskinan dua digit.

Yaitu 11,91 ?n 10,71 % pada 2024, yang masih di atas rata-rata nasional 9,03 %.

"Penurunan ini penting, tetapi target 6,19 % di akhir 2024 masih membutuhkan kerja keras dan komitmen semua pihak, "harapnya.

Dijelaskan, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang berisi data by name-by address dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat membantu dalam menentukan sasaran program secara lebih tepat.

Berdasarkan data P3KE 2024, jumlah keluarga miskin Maluku Utara sebanyak 101.575 keluarga, atau setara dengan 445.182 individu.

Halmahera Selatan menjadi kabupaten dengan jumlah keluarga miskin tertinggi yaitu 17.132 keluarga.

Di sisi anggaran, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 371,8 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan, yang telah terealisasi sebesar Rp 68,3 miliar hingga saat ini.

Program ini mencakup sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur.

"Saya harap Rakor ini dapat menjadi katalis, dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta sektor swasta, LSM dan masyarakat."

"Semua itu demi mendukung penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara."

"Karena mengentaskan kemiskinan membutuhkan kolaborasi dan kerja bersama dari semua elemen masyarakat, "jelasnya.

Baca juga: Update Kasus TPPU Muhaimin Syarif, KPK Dalami Aliran Dana Proyek RSUD Sofifi Maluku Utara

Dikesempatan yang sama, Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam menambahkan.

Rakor ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Sehingga dapat tercapai keselarasan program antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota. (*)