Akademisi Unipas Morotai Sebut Rencana Kepala Daerah Dipilih DPR Merupakan Skenario Partai Penguasa

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara Parto Sumtaki menyikapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPR.

Menurut Parto, problem dasar di Indonesia atau Demokrasi di Indonesia itu bukan ada pada soal mekanisme pemilihnya atau siapa yang memilih.

Tetapi ada pada kemampuan atau kompetensi elit dalam mengelola ruang tarung dalam demokrasi ini, sebagai ruang untuk melakukan seleksi kepemimpinan.

Baginya, tidak ada jaminan sebetulnya, jika Pilkada itu baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota.

Baca juga: 9.554 Warga Morotai Tidak Salurkan Hak Pilih pada Pilkada 2024

Dipilih oleh DPR, lalu itu dianggap menghemat pembiayaan atau anggaran, karena kata dia, selama elitnya tidak kompatibel, elitnya tidak kompeten dan budaya politik itu, sebagaimana yang tersaji selama ini

Maka lanjut Parto, sebetulnya hal-hal tersebut atau problem tersebut itu akan sulit dipecahkan, karena mereka yang akan maju sebagai kepala Daerah di masa depan.

Jika memang rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah ini final atau tembus, dan ditetapkan bahwa nanti akan dipilih oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten kota.

Maka tetap saja akan menggunakan, fasilitas atau alat dalam bentuk uang sebagai bagian dari keterpilihannya.

"Jadi problem kita itu ada pada Infrastruktur politik, partai-partai politik yang selama ini menurut saya gagal mencoba melakukan seleksi terhadap kader-kader pemimpin, yang sebetulnya menjadi tanggung jawab yang keharusan teman-teman di partai politik."

"Karena yang di sodorkan sebetulnya adalah bukan kompetensi atau kemampuan kepemimpinan tetapi yang ada adalah relasi lain yang dilihat disitu, "katanya, Senin (16/12/2024).

"Misalnya, mereka yang disodorkan kepala daerah oleh partai politik itu, adalah orang-orang sebetulnya punya, tidak saja yang sebagaimana kita inginkan sebetulnya ekspektasi kita sebetulnya, yang penting memiliki kemampuan atau kapabilitas kemampuan yang mumpuni."

"Tetapi, selama ini yang terjadi, adalah mereka-mereka yang disodorkan memiliki relasi atau orang-orang yang sebetulnya, juga pertimbangan utamanya adalah dia memiliki modal atau tidak."

"Itu yang sehingga oligarki tetap saja menjadi bagian penting dalam praktek-praktek politik Demokrasi kita di bangsa ini, terutama di level lokal, "sambung Parto.

Adanya itu, lanjut Dosen Fisipol ini, sangat tidak menyetujui adanya regulasi tersebut, dimana Pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR.

"Saya kurang setuju dengan, hal tersebut yang dipilih oleh DPR, kalau dalilnya adalah hanya untuk mengurangi atau paling tidak ada prinsip efektivitas atau efisiensi di situ, dalam soal pembiayaan, maka hemat saya tidak ada jaminan untuk itu, mengapa? Karena mereka yang maju atau disodorkan oleh partai politik, untuk menjadi kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota itu juga toh, pendekatannya, pendekatan mereka yang memiliki modal, "cetusnya.

Karena menurutnya lagi, kedaulatan rakyat itu nyata adanya, rakyat atau masyarakat berhak untuk menentukan siapa pemimpin atau siapa kepala daerahnya.

Dan karena itu, sebetulnya Demokrasi langsung ini, atau Demokrasi berjalan sejak reformasi bergulir, Kepala Daerah dipimpin bahkan presiden, sampai dengan Level daerah-daerah itu, dipilih oleh rakyat secara langsung itu sebetulnya sudah bagus.

Problem itu kata Parto, ada pada infrastruktur politik, jadi ada pada partai politik yang harus lebih kompeten untuk memastikan, setiap kadersnya yang harus maju itu kaders yang benar-benar kompeten, dan tidak ada dasar karena dia punya modal saja.

Sehingga orang yang, memang juga bukan kaders partai semestinya, itu juga bisa lompat jendela langsung menjadi calon kepala daerah itu yang selama ini terjadi.

"Hemat saya, yang dilakukan ke depan dalam rangka memastikan Demokrasi berkualitas atau tidak berkualitas itu adalah, teman-teman di Partai politik harus benar-benar konsisten dan istiqomah menjalankan fungsi-fungsi partai politiknya."

"Mulia dari pendidikan politik, komunikasi, rekrutmen dan lainnya, itu menjadi penting."

"Mengapa penting karena hanya lewat instrumen partai lah, sebetulnya kaders-kaders pemimpin itu bisa dipersiapkan, "tegasnya.

Baca juga: Gaji Tak Kunjung Dibayar, Ini Tuntutan Ratusan PPPK ke Pemkab Morotai

"Kemudian berikut bahwa wacana ini adalah sebetulnya, hemat saya dibidik untuk kepentingan Pemilu berikut."

"Dan saya kira ini adalah soal-soal yang sangat berdimensikan untuk tukar tambah."

"Saya sebetulnya juga menyesalkan kalau ada pikiran untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ini, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota itu ke DPR itu, karena saya menduga bahwa ini bagian dari skenario partai-partai penguasa yang hari ini berkuasa untuk kepentingan memastikan atau mengukuhkan posisi politiknya di Pemilu yang akan datang saya kira begitu, "pungkasnya. (*)