Benang Kusut Proyek Pembangunan dan Penataan KSE Halmahera Selatan, Pemilik Lahan: Mau Ngerampok Ya?

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota DPRD Maluku Utara Jemmy Rifki Theis mengaku lahan di Pasar Babang, Kecamatan Bacan Timur yang masuk lokasi proyek Pembangunan dan Penataan kawasan strategis ekonomi (KSE) Halmahera Selatan adalah miliknya.

Adapun lahan itu merupakan salah satu kendala pelaksanaan kegiatan Multiyears pada sub item pembangunan Pasar Babang, karena sampai sekarang belum dapat dibebaskan.

Anggota Fraksi NasDem ini menegaskan tak akan menyetujui lahan miliknya, jika Pemkab Halmahera Selatan melalui Dinas PUPR masih menggunakan standar harga yang dinilai tim dari Kantor Jaminan Pemeliharaan Pemilikan (KJPP).

Di mana penilaian harga terhadap lahan itu jauh dari jumlah nilai yang diminta yaitu dari Rp 1,37 miliar ke Rp 278 juta lebih. Jemmy lantas menuding penilaian tersebut adalah upaya perampokan terhadap lahan miliknya.

Baca juga: Sejumlah Ruas Jalan di Taliabu Banjir Akibat Hujan Berjam-jam

Di sisi lain, Dinas PUPR menyatakan jika mereka membayar sesuai permintaan tersebut maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) jika dilakukan audit.

"Itu penilaian atau perampokan pertanyaannyan? Yang dilakukan Pemda itu bukan dua arah. Tanah itu bukan turun dari langit, tanah itu didapat dari beli. Permintaan itu (harga lahan) dengan perhitungan paling rendah," ujar Jemmy, Selasa (31/12/2024).

Sebagai Wakil Rakyat daerah pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan, Jemmy mengatakan tetap mendukung pembangunan daerah.

Namun menegaskan lahan miliknya tak perlu dibayar, dan pembangunan Pasar Babang tak perlu dilanjutkan.

"Tausah (tidak perlu) bayar dan tidakusah bangun (Pasar Babang). Itu (lahan) orang pe (punya) hak. Mau dibiarkan tanah itu busuk disitu tidak ada urusan, itu orang punya hak, "tegasnya.

"Saya wakil rakayat juga masyarakat, bukan untuk dirampok. Saya setuju dengan pembangunan daerah tetapi dengan cara yang wajar, bukan merampok hak masyarakat, "sambungnya.

Jemmy mengungkapkan nilai harga yang ditetapkan untuk pembebasan lahan miliknya, jauh dari harga yang ia beli sekitar 10 tahun lalu.

Menurut dia, nilai permintaan lahan sebanyak Rp1,37 itu untuk mengembalikan modal. Dia juga menyatakan Pemkab Halmahera Selatan harus membuat penilaian berimbang, yakni dengan melibatkan Pengadilan Negeri.

"Di tempat lain pembebasan lahan itu menguntungkan, bukan dirugikan. Pemda jangan (penilaian harga lahan) satu sisi, ke Pengadilan juga, "pungkasnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan M Idham Pora mengatakan bahwa ada dua objek lahan yang sampai sekarang belum terselesaikan, salah satunya milik Jemmy Rifki Theis.

"Ini yang menjadi kendala pembangunan Pasar Babang, ada kurang lebih empat bangunan pasar yang belum terbangun. Kami sudah berupaya maksimal untuk pembebasan, "katanya.

Menurut Idham, jika pihaknya memaksa membayar sesuai permintaan harga dari pemilik lahan, secara otomatis jadi temuan BPK.

Sebab, hasil penilaian tim KJPP, selisihnya sangat jauh dengan nilai harga yang ditetapkan. Mislanya lahan milik Jemmy Rifki Theis, hasil penilaian KJPP adalah Rp 278 juta, sementara permintaan Rp 1,37 miliar. Oleh sebab itu, terdapat selisih Rp 858 juta lebih.

Baca juga: 27 Wisata di Morotai Ini Sangat Direkomendasikan untuk Kalian Para Traveling

"Begitu juga lahan milik Ingkong Ponigoro, penilaian KJPP Rp 505 juta lebih, permintaan Rp 2,726 miliar lebih, dan selisihnya Rp 2,221 miliar lebih, "ungkapnya.

Meski begitu, Idham menegaskan Dinas PUPR Halmahera Selatan masih memiliki alternatif lain. Yaitu, akan menitipkan pembayaran dua lahan itu ke Pengadilan Labuha untuk dieksekusi.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan. Jadi kalau memang dipertahakan, maka ada upaya-upaya lain yang kita lakukan, "tandasnya. (*)