Pemprov Maluku Utara Evaluasi Pengelolaan Dana BOSP, Sherly Laos: Harus Transparan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Acara ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Kota Ternate, Sabtu (22/3/2025).

Rakor ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos , dan juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Hadir pula Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Kepala BPKAD Malut, Kepala Dinas PUPR Malut.

Baca juga: Usai Sowan ke Kemensos, Sherly Laos Bakal Tindaklanjut Program Sekolah Rakyat di Maluku Utara

Karo Hukum Malut, Kepala BPMP Malut, Kepala Balai Guru Penggerak Malut , serta para Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota dan 419 Kepala Sekolah SMA, SMK, serta SLB se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Sherly Laos mensosialisasikan program 100 hari kerja Sherly-Sarbin, yang salah satu prioritasnya adalah pendidikan gratis, terjangkau, dan berkualitas.

“SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara akan mendapatkan bantuan dana BOSDA, sehingga orang tua siswa tidak lagi terbebani dengan uang komite,” ujar Sherly.

Ia juga menegaskan, penggunaan Dana BOS 2025 akan dikelola secara digital untuk menjamin transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Seluruh sekolah wajib memperbarui data secara berkala, mulai dari jumlah siswa, jurusan, hingga data guru."

"Data yang akurat sangat penting sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan akreditasi sekolah,” tegasnya.

Ia menekankan agar Dana BOSP dikelola dengan baik dan transparan, karena hal ini akan memudahkan Pemprov Maluku Utara dalam memperoleh bantuan tambahan dari pemerintah pusat maupun daerah di masa mendatang.

“APBD adalah hak rakyat, dan kita sebagai pengelola anggaran harus bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana dengan benar. Kita hanya mengambil porsi 20-30 persen untuk biaya operasional, sementara sisanya harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Sherly.

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Desak BPBD Tangani Warga Terdampak Banjir Secara Menyeluruh

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi, Sherly Laos juga berencana memasang jaringan Starlink di SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara, agar komunikasi serta akses pelaporan data sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat berjalan lebih efektif.

Di akhir sambitannya, Sherly Laos menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, serta pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Jika kita semua bekerja dengan baik, maka kualitas guru dan siswa di Maluku Utara akan meningkat secara signifikan,” tandasnya. (*)