Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Halmahera Selatan Warning 36 Kades

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kejari Halmahera Selatan, Maluku Utara bakal tindak puluhan Kepala Desa (Kades) yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024.

Adapun jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan per desa nilanya mencapai Rp 20 juta. Uang puluhan juta itu membiayai jamaninan kerja para perangkat desa dan puluhan pekerja rentan.

Padahal, sumber pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bisa dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah daerah yang disetorkan ke desa. 

Kajari Halmahera Selaran Ahmad Patoni menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengarah kepada lima lembaga.

Baca juga: Warga Halmahera Selatan Mulai Berburu Pakaian Lebaran di Pasar Labuha

Dua di antaranya adalah Jaksa Agung dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tupoksi masing-masing.

Maka berdasarkan ketentuan Inpres tersebut, Jaksa Agung bertugas melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini dari jumlah desa yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 218 untuk kepesertaan perangkat desa."

"Dan 214 untuk kepesertaan pekerja rentan desa dari total keseluruhan 249 desa, "ujar Ahmad, Rabu (26/3/2025).

"Untuk jumlah klaim manfaat jaminan kematian bagi perangkat desa dan pekerjaan rentan desa, sampai dengan saat ini berjumlah lebih dari Rp 2,8 miliar, "sambungnya.

Jumlah desa yang menunggak iuran dan belum merealisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 36 desa. Bahkan ada desa yang hanya mendaftarkan salah satu dari kedua di atas. 

Ahmad menyebut, pihaknya berencana memanggil para Kades di 36 desa itu untuk dimintai keterangan. 

Hal ini bagian dari komitmen Kejari dalam mengawasi kepatuhan pemberi kerja termasuk Kades pada penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Instruksi Presiden.

"Kami rencanakan ini pasca Lebaran Idul Fitri nanti. Kami juga sudah melakukan rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan perangkat desa dan pekerja rentan desa bersama BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.

Daftar desa yang masih menunggak iuran.

1. Desa Labuha, Kecamatan Bacan
2. Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan 
3. Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat
4. Desa Geti, Kecamatan Bacan Barat Utara 
5. Desa Kokotu, Kecamatan Bacan Barat
6. Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat
7. Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur 
8. Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur 
9. Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur 
10. Desa Tabajaya, Kecamatan Bacan Timur Selatan 
11. Desa Jibubu, Kecamatan Gane Barat Selatan 
12. Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan 
13. Desa Tutupa, Kecanatan Bacan Timur Tengah 
14. Desa Tawabi, Kecamaran Gane Barat Selatan 
15. Desa Wosi, Kecanatan Gane Timur
16. Desa Foya Tobaru, Kecamatan Gane Timur
17. Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah 
18. Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah 
19. Desa Tagia, Kecamatan Gane Timur Tengah 
20. Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur
21. Desa Karamat, Kecamatan Kayoa
22. Desa Jeret, Kecamatan Kasiruta Timur 
23.Desa Kasiruta Dalam, Kecamatan Kasiruta Timur
24. Desa Kurunga, Kecacamatan Kep Joronga
25. Desa Yomen, Kecamatan Kep Joronga
26. Desa Ngute-Ngute, Kecamatan Kayoa Selatan
27. Desa Akedabo, Kecanatan Mandioli Utara
28. Desa Pasir Putih, Kecamatan Kayoa Selatan
29. Desa Jikotamo, Kecamatan Obi
30. Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan
31. Desa Air Mangga Indah, Kecamatan Ibi
32. Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan 
33.Desa Alam Kenanga, Kecamatan Obi Barat
34.Desa  Loleo, Kecamatan Obi Selatan 
35.Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara
36.Desa Liboba Hijrah, Kecamatan Joronga. (*)

Baca juga: Warga Taliabu Minta Perhatian Pemprov Maluku Utara dalam Hal Infrastuktur Jalan dan Jembatan