Komisi III DPRD Halmahera Selatan Tinjau Rumah Singga DP3AKB, Tempat Pemulihan Korban Rudapaksa

TRIBUNTERNATS.COM, BACAN - Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, meninjau Rumah Singgah DP3AKB.

Rumah singgah saat ini menjadi tempat pemulihan seorang sisiwi SMP yang menjadi korban rudapaksa 16 pria dewasa hingga hamil, Jumat (11/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Komisi III juga melihat kondisi korban secara langsung dan bertemu tim hukum korban serta Kepala DP3AKB Halmahera Selatan, Karima Nassarudian.

Baca juga: DPRD Tolak Usulan Anggaran Perawatan Kapal Halsel Ekspress, Junaidi: Membebani Daerah

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, mengatakan bahwa pada peninjauan tersebut, pihaknya turut mengonfirmasi kondisi terkini korban setelah dilakukan pemeriksaan psikologi.

"Alhamdulillah tadi korban sudah didampingi langsung oleh psikiater dan sempat di lakukan pemeriksaan psikologi," katanya usai peninjauan.

Safri menyebut, Komisi III DPRD mendukung proses hukum yang dilakukan Polres Halmahera Selatan. Pihaknya berharap para terduga pelaku dapat dijerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami juga berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian serius agar penanganan kasus ini benar-benar maksimal dilakukan sampai proses hukumnya selesai dan ada efek jera bagi para pelaku yang ada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Safri menilai kondisi Rumah Singga DP3AKB yang masih berstaus kontrak sangat baik. Hanya saja, rumahnya berukuran kecil namun masih layak ditempati para korban kekerasan seksual untuk melakukan pemulihan.

"Kami melihat semua fasilitas yang ada di dalam, terutama kamar tidur, toilet dan fasilitas lainnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi PKB itu mengaku pihaknya mendapat masukan dari pemerhati perempuan soal anggaran. 
Menurut mereka, alokasi anggaran ke DP3AKB Halmahera Selatan terlalu kecil.

Baca juga: Paul Merson Prediksi Skor Chelsea vs Ipswich Town, Legenda Arsenal: Masih Kaget Laga Brentford

Apalagi ada kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga harus ada perhatian pemerintah daerah terhadap anggaran kegiatan yang menyangkut pencegahan serta penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

"Penanganan dan pendampingan korban itu butuh biaya, terutama soal akomodasi makan minum, transpotasi serta biaya oprasional untuk antar jemput dan kegiatan pendampingan."

"Sehingga tadi, kami sudah coba berkoordinasi dengan Sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah, agar memanggil pihak DP3AKB untuk membicarakan terkait dngan anggaran
 itu," tandas Safri. (*)