Pemprov Malut
4 Poin Pikiran Legislator PKB Muhajirin Bailussy Terkait Tim Percepatan Pembangunan Maluku Utara
Fraksi PKB mendorong agar kampus-kampus lokal dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan Maluku Utara
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Banyak pihak ikut memberikan pandangan terkait pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Maluku Utara.
Salah satunya datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailussy.
Olehnya karena itu, fraksi yang dipimpin Muhajirin Bailussy ini menyuarakan pandangan strategis.
Di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Laos diminta fokus memaksimalkan potensi yang ada di lingkup birokrasi ketimbang membentuk tim baru.
Baca juga: Jufrin Husni Ditangkap Satnarkoba Polres Ternate karena Punya 0,33 Gram Sabu
Dikatakan bahwa efisiensi APBD 2025 sangat penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan hemat anggaran.
1. Memanfaatkan perangkat daerah yang ada
Menurutnya, Gubernur Maluku Utara bisa melibatkan perangkat daerah dalam forum-forum konsultatif.
"Ibu Gubernur bisa libatkan para perangkat daerah ini sebelum mengambil kebijakan penting, "tuturnya, Selasa (15/4/2025).
2. Memanfaatkan kalangan akademisi
Banyak ide dan gagasan strategis bisa digali dari mantan pejabat berpengalaman serta kalangan akademisi.
Yang mana mereka bisa diundang sebagai mitra diskusi, tanpa harus membentuk struktur baru yang berpotensi membebani anggaran.
"Percepatan pembangunan tidak selalu harus dibarengi pembentukan tim baru."
"Potensi birokrasi kita kuat, tinggal dimaksimalkan saja, "tambah Muhajirin Bailussy.
3. Manfaatkan kalangan legislatif siap berkontribusi
Ia bahkan membuka ruang diskusi intensif antara eksekutif dan legislatif, demi menyukseskan agenda pembangunan Maluku Utara.
Di mana Fraksi PKB mendorong agar kampus-kampus lokal dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.
Peran para akademisi dianggap sangat penting untuk memberi masukan objektif berbasis kajian.
"Ibu Gubernur sebaiknya membuka ruang dialog strategis dengan akademisi kampus lokal."
"Diskusi ini penting untuk mengawal arah kebijakan agar sesuai kebutuhan riil masyarakat, "ujar Muhajirin.
4. Pemanfaatan SDM internal
Baca juga: Harga serta Link Beli Tiket Kapal Pelni Rute Ambon - Ternate di April 2025, Terdekat Tanggal 21
Makanya dengan tegas, pemerintah harus lebih selektif dalam menggunakan instrumen percepatan, agar tidak tumpang tindih dan tetap efisien.
Prinsip transparansi, kolaborasi dan pemanfaatan SDM internal disebut sebagai kunci dalam mengawal pembangunan Maluku Utara yang lebih cepat dan tepat sasaran.
"Pernyataan ini menjadi penyeimbang penting di tengah dinamika kebijakan percepatan pembangunan, agar tidak melenceng dari prinsip efisiensi dan partisipasi luas, "tandas. (*)
Inspektorat dan BPBJ Maluku Utara Bahas Rencana Aksi SPI KPK 2025 |
![]() |
---|
Kemenko Polkam Rakor dengan Pemprov Maluku Utara, Bahas Program Prioritas Presiden Prabowo |
![]() |
---|
Sekprov Maluku Utara Pimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran, Serapan Baru Capai 43 Persen |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Usung SIMATA, Promosi ASN Kini Berbasis Digital dan Kinerja |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Anggarkan Pembangunan Jembatan Songa–Wayatim di APBD 2026 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.