Pemkab Halmahera Timur Usulkan Pekerjaan Infrastruktur di Musrenbang RKPD 2026

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemkab Halmahera Timur mendorong beberapa usulan program pekerjaan infrastruktur pada Pemprov Maluku Utara melalui Musrenbang RKPD tahun 2026.

Sekda Halmahera Timur, Ricky Chaerul Richfat kepada Tribunternate.com Jumat (25/4/2025) mengatakan, pihaknya hanya fokus untuk infrastruktur jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

"Tolong di koordinasi dan jika Pemprov Maluku Utara bersedia membangun, maka Renstra berapa besar ditambahkan milik pihaknya berapa."

Baca juga: Polisi Bantu Warga Menyeberang Jembatan Putus di Halmahera Utara

"Apabila dirasakan perlu bantuan songkongan dana dari kami (Pemkab Halmahera Timur) maka mari sama-sama kita duduk bercerita terkait infrastruktur jalan," ucap Ricky.

Ia berharap usai pertemuan Bupati Halmahera Timur dengan Gubernur Maluku Utara ada hal-hal sinergi yang didiskusikan dan berkesinambungan.

"Termasuk tadi kita sudah lihat ada rencana pembayaran DBH Pemprov ke kita, namun kita sangat berharap pembayaran DBH ini juga betul terealisasikan."

"Sehingga apa yang di bilang Ibu Gubernur bahwa dalam Renstra akan dibayarkan ke kabupaten/kota Rp15 miliar sampai Rp20 miliar dan saat kita alokasikan dalam pendapatan APBD itu tidak meleset," jelasnya.

Sebab menurutnya, selama ini yang menjadi masalah adalah DBH yang dialokasikan dalam pendapatan APBD sesuai SK Gubernur tak terbayarkan.

Baca juga: Terbitkan SPDP Berbeda, Penyidik Polres Halmahera Selatan Bakal Dilaporkan ke Propam Polda

"Setiap pembangunan di daerah kami akan terganggu, karena DBH di provinsi belum dibayarkan ke kami," sambungnya.

Ia menambahkan, pihaknya melalui Bupati Halmahera Timur sangat siap bersinergi dengan Gubernur Maluku Utara. Namun yang paling penting pembagian kewenangan ini bisa didiskusikan dengan baik.

"Maka Pemkab Halmahera Timur bisa mensuport kewenangan provinsi yang berada di Halmahera Timur baik yang belum terakomodir maupun sudah terakomodir," tandasnya. (*)