Pemkab Pulau Morotai
Nelayan Ancam Bakar Kapal Pakura yang Tangkap Ikan Diperairan Morotai
Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara diminta untuk segera memperbaiki mekanisme distribusi subsidi BBM kepada nelayan tuna
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Nelayan ikan tuna di Pulau Morotai, Maluku Utara mengancam jika tuntutan aksi terkait hentikan operasi kapal pakura tidak diakomodir pemerintah daerah, maka bakal membakar kapal tersebut.
Di mana kapal pakura ini merupakan nelayan ikan tuna dari Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Yang melakukan aktivitas tangkap ikan tuna di perairan Pulau Morotai, sehingga para nelayan merasa dirugikan.
Alhasil, mereka (nelayan) menggeruduk kantor Pemerintahan Terpadu Pulau Morotai agar mengakomodir tuntutan ini.
Baca juga: Soal Lahan di Halmahera Timur, Sangaji Bicoli Tegaskan PT STS Harus Hormati Masyarakat Adat
Hal itu ditegaskan seorang masa aksi, Cilfan Djaguna saat menyampaikan aksi di depan pintu masuk kantor pemerintahan terpadu Pulau Morotai.

"Kami akan membakar kapal-kapal Pakura yang menangkap ikan tuna di perairan laut Morotai, "tegas Cilfan, Selasa (29/4/2025).
Hal tersebut sudah disampaikan berulang-berulang kali ke pemda bahkan ke pihak keamanan, namun belum juga ditindaklanjuti.
"Kami sudah berulang kali menyampaikan ke pemerintah daerah maupun ke pihak keamanan."
"Karena selama ini mereka mencuri hasil di perairan di sini namun sampai saat ini belum juga ditindaklanjut, "teriak Cilfan.
Pemerintah daerah jangan hanya mengambil hasil para nelayan, di mana keluhan-keluhan nelayan tidak sama sekali diakomodir.
"Jangan hanya kalian mengambil hasil dari kami, lalu kemudian persoalan ini tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami sekali lagi, "pungkasnya.
Berikut ini lima tuntutan para pendemo:
1. Meminta Pemerintah Daerah untuk segera memperbaiki mekanisme distribusi subsidi BBM kepada nelayan tuna, termasuk pengawasan ketat terhadap penyalurannya, dengan membuka akses langsung dan transparan.
2. Hentikan operasi Kapal pakura di perairan Morotai.
3. Meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi nelayan tuna yang terdampak konflik di wilayah tangkap nelayan lokal.
Baca juga: Pemerataan Minyak Tanah di Halmahera Timur Dinilai Asal-asalan
4. Perbanyak pabrik es dan fungsıkan pabrik es yang mangkrak.
5. Stabilkan harga ikan tuna di kabupaten pulau morotai.
Hingga berita ini dipublis, massa aksi masih bertatap muka dengan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua dan Rio Kristian Pawane di ruang kerja. (*)
Direktur PDAM Morotai Abd Rauf Undur Diri Setelah 5 Bulan Menjabat, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Saran Viva Yoga untuk Morotai: Andalkan Perikanan untuk Dongkrak Ekonomi Masyarakat |
![]() |
---|
Pembahasan APBD Perubahan Morotai Rampung Agustus–September 2025 |
![]() |
---|
PLN Siap Bangun Kapasitas Listrik 10 MW di Morotai, Rusli Sibua: Ini Terobosan Strategis |
![]() |
---|
Pemberhentian Sejumlah Perangkat Desa Diduga Tak Sesuai Aturan, Ini Tanggapan Kadis PMD Morotai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.